• Home
  • Advertorial
  • Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Bengkalis

Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Bengkalis

Rabu, 14 November 2018 13:04
Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis TA 2019
BAGIKAN:
Humas Sekwan
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir dan didampinggi Wakil Ketua, Kaderismanto

BENGKALIS - Selasa, (13/11/2018) sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di ruang paripurna, DPRD Bengkalis meggelar rapat paripurna Jawaban Bupati terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir, didampinggi Wakil Ketua Kaderismanto serta anggota DPRD lainya.

Diawali oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Radius Akima membacakan jumlah anggota DPRD yang hadir dan forum terpenuhi. Selanjutnya pimpinan rapat mempersilahkan bupati bengkalis kala itu diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sekda Bengkalis H. Bustami HY dalam sambutanya membacakan jawaban Bupati Bengkalis atas saran dan masukan Fraksi Amanat Nasional melalui jurubicara Ita Azmi. Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan saran mengenai program prioritas pembangunan empat gerbang serta program kegiatan indikator kinerja terhadap pembangunan empat gerbang telah termasuk dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021.


HUMAS SEKWAN

"Program prioritas pembangunan empat gerbang Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah dilakukan upaya dan usaha keras untuk mewujudkannya yang program kegiatan serta indikator kinerjanya telah termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021," kata Sekda H. Bustami dalam sambutanya.

Terkait waktu penyerahan dokumen, Lanjut Sekda. Pembahasan yang diserahkan pada akhir bulan dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap tahapan sebagaimana telah diatur dalam aturan yang berlaku, namun dengan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan Ranperda APBD tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Ranperda APBD Tahun 2019.

Sedangkan, untuk mutu pendidikan, pemerintah telah menetapkan paling kurang 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan dan telah dipenuhi. Selain itu terkait mekanisme pemberian bantuan hibah/bansos tetap harus berpedoman terhada peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Kemudian jawaban untuk Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara Mus Mulyadi, Sekda menjelaskan bahwa terkait proses pelelangan telah di berikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar tahun 2019 semua proses pelelangan dilaksanakan sesegera mungkin.

“Pemerintah terus berupaya secara terus menerus terkait layanan publik khusus bidang kesehatan dan pendidikan karena menjadi kewajiban dan prioritas daerah dan nasional baik dalam aspek ketercapaian program maupun dalam hal alokasi anggaran, dan untuk gaji dan tunjangan pegawai dalam RAPBD Tahun 2019 telah dianggarkan full 1 tahun termasuk Gaji ke 13 dan THR,” katanya.

Selanjutnya, terkait klarifikasi adanya perbedaan jumlah alokasi belanja antara MoU KUA dan PPAS dengan Nota Keuangan dari pandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh H. Abi Bahrun, Sekda Menjelaskan bahwa jumlah alokasi tersebut sama yakni sebesar Rp.3.718.910.099.220. Mengenai upaya mewujudkan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan wisata religius, pelabuhan ekspor impor dan lain-lain telah dilakukan upaya-upaya kearah itu.

“Pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai upaya mewujudkan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai kawasan wisata religius pelabuhan ekspor impor, pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan, pada tahun 2019 akan dilaksanakan lebih maksimal," kata Bustami.

Untuk Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepakat bahwa perluasan infrastruktur pedesaan dan perkotaan serta jalan dan jembatan menjadi prioritas pada tahun 2019.

“Menyangkut peningkatan pendapatan daerah secara terus menerus menjadi konsen bagi kami khususnya pada OPD terkait agar persoalan penerimaan daerah ini dapat ditingkatkan, kami sangat setuju masukan dari fraksi PDI Perjuangan agar adanya terobosan-terobosan dalam peningkatan pendapatan asli daerah tersebut,” Ungkapnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis selalu berpedoman terhadap ketetapan Pemerintah Pusat, khususnya terkait dengan penetapan besaran alokasi transfer daerah dan dana desa serta penetapan DAU dan DAK.


HUMAS SEKWAN

Kemudian untuk Fraksi Gerindra Garuda Yaksa target pencapaian yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bengkalis dapat dicapai seoptimal mungkin, sehingga efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dituntut untuk semaksimal mungkin dilakukan.

Selanjutnya pandangan dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan terkait upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disampaikan oleh Fraksi Gabungan Negeri Junjungan,  Pemerintah Kabupaten Bengkalis sependapat dan mendukung  saran yang telah disampaikan.  

"Mengenai saran dan masukan dari Fraksi gabungan Negeri Junjungan, pemerintah daerah sependapat dan mendukung sekali pendapat Fraksi terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah," pungkas Bustami.

Diakhir sambutannya, Bustami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada 7 Fraksi yang telah memberikan masukan, saran dan dukungannya terkait Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.[boc/red]
 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Diresmikan Mendag, UPT Metrologi Legal Bengkalis Siap Lakukan Layanan Mandiri

    BENGKALIS – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kabupaten Bengkalis resmi mandiri.

  • Jangan Dianggap Sepele, 5 Kebiasaan Ini Bikin Kamu Jatuh Sakit

    JAKARTA - Tugas kantor yang menumpuk bisa membuat tubuh menjadi lebih lelah dan rentan terkena penyakit. Semakin buruk kebiasaan kamu di tempat kerja yang ta

  • Sidang Tuntutan Kasus Narkoba 55 Kg dan Ribuan Pil Extasi Ditunda Kembali

    BENGKALIS - Sidang tuntutan kasus kasus 55 kg Sabu dan 46.718 butir Ektasi yang dijadwalkan Kamis 6 Desember 2018, batal digelar.

    Pengadilan

  • Sekda Kota Dumai Ditahan KPK

    JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua tersangka yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai, Provinsi Riau, M Nasir (MNS) dan

  • KOMENTAR