KUA-PPAS Disepakati, Meranti Daerah Pertama di Riau Yang Mulai Proses APBD-P 2017

Jumat, 04 Agustus 2017 23:26

SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA-PPAS Perubahan Tahun 2017, yang dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Fauzi Hasan SE, dan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, di ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti, Jumat (4/8) malam.

Turut hadir dalam kesempatan itu, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, mengatakan, MoU ini merupakan tindaklanjut dari pembahasan KUA-PPAS APBD-P 2017 yang telah dilakukan sejak sebulan lebih lalu.

"Kami harap anggaran program yang digunakan betul-betul dapat menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sesuaikan lagi struktur penggunaannya (APBD, red), jangan sampai belanja langsung lebih rendah daripada belanja tidak langsung," ungkapnya.

Fauzi Hasan juga meminta agar OPD tidak hanya sekedar bisa membelanjakan, tetapi juga bisa berkreasi. Dicontohkannya, seperti Dinas Perdagangan bagaimana bisa berdagang sehingga bisa menghasilkan uang tentunya menambah penghasilan untuk Meranti.

"Uang tidak ada, bagaimana kita bisa berkreasi, bisa menghasilkan uang," sebut dia.

Atas nama Pemerintah Daerah, waktu itu Bupati Irwan mengucapkan terimakasih kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kepulauan Meranti, yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tersebut.

Dikatakannya, dengan MoU itu, Kepulauan Meranti merupakan daerah pertama di Riau yang mulai proses Anggaran Perubahan 2017. "Ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi," ujar H Irwan.

Dia juga menjelaskan adanya penurunan anggaran yang disebabkan beberapa hal, seperti adanya kebijakan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Namun, sebut dia, penyesuaian terus dilakukan, seperti MoU malam itu untuk perubahan anggaran.

"Mari, kita dapat bekerjasama mencari anggaran, baik anggaran provinsi maupun APBN, melalui fraksi masing-masing dan OPD masing-masing," ajak Bupati Irwan.(nur)