BENGKALIS -Masalah Pemutusan Hubungan kerja (PHK) massal sekitar 7.500-an karyawan baik yang sudah dan akan dilakukan oleh manajemen PT.Chevron Pacific Indonesia (CPI), direspon oleh Komisi I DPRD Bengkalis yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Dalam waktu dekat Komisi I akan melaksanakan hearing (dengar pendapat,red) dengan SKK Migas serta manajemen Chevron.
Anggota Komisi I DPRD Bengkalis Fransisca membenarkan kalau pihaknya merespon rencana PHK yang telah dan akan melaksanakan terhadap naker lokal di kecamatan Mandau dan Pinggir. Menurutnya, rencana hearing dengan SKK migas, DPRD akan mempertanyakan kebijakan PHK massal tersebut serta solusi dari pihak perusahaan terhadap pekerja yang di-PHK tersebut.
"Kalau tidak ada halangan kita dari komisi I bersama lintas komisi di DPRD Bengkalis, terutama anggota DPRD daerah pemilihan Mandau-Pinggir akan hearing dengan pihak SKK Migas. Selanjutnya kita juga akan mempertanyakan langsung kebijakan PT.Chevron setelah hearing dengan pihak SKK Migas,"ulas Fransisca, Selasa (22/03/2016).
Disebut politisi perempuan Partai Nasdem ini, kebijakan PHK jelas sangat merugikan karyawan yang sudah mengabdi di perusahaan multinasional sektor migas tersebut. Selain karyawan, perekonomian daerah juga akan terkena imbas, karena PHK otomatis akan menimbulkan dampak negative berupa pengangguran.
"Nanti komisi I bersama dengan lintas komisi lainnya di DPRD Bengkalis akan mempertanyakan hal tersebut, serta solusi yang ditawarkan apabila memang dilakukan PHK massal oleh PT.Chevron. Selayaknya kebijakan melanjutkan PHK itu dapat ditinjau ulang manajemen Chevron, sehingga tidak memicu masalah dikemudian hari,"harap Fransisca.(Gus)