Suparman: Kami Seperti Dirampok Saja. Proposal Banyak Masuk

Jumat, 05 Desember 2014 09:14
BAGIKAN:
Ketua DPRD Provinsi Riau, Suparman
PEKANBARU - Acara Desiminasi Buku Putih KPK yang digelar di Gedung Lancang Kuning DPRD Riau, Kamis (4/12/2014), dimanfaatkan anggota DPRD sebagai ajang curahan hati (Curhat). Sebagian mereka mengaku gaji sebagai wakil rakyat tidak cukup, meski sedikitnya mengantongi Rp 20 juta per bulan.

Biaya yang harus mereka keluarkan untuk konstituen tak sebanding dengan upah yang diterima. Apalagi sebelum duduk sebagai anggota DPRD, mereka sudah mengeluarkan uang banyak. Di antaranya untuk biaya kampanye, mulai dari order baliho, iklan di media cetak, hingga menemui calon konstituen.

Tak cukup sampai disitu, menurut mereka, tak sedikit konstituen mendatangi mengajukan proposal sejumlah kegiatan yang membutuhkan dana. Mulai dari kepentingan bersama, hingga keperluan pribadi seperti biaya persalinan warga, perkawinan warga, hingga sunatan anak warga yang menjadi konstituen mereka.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Rony Amril malah terang-terangan mengaku pendapatannya sebagai legislator masih dirasa kurang.

"Hipotesa yang saya lihat sendiri dan terbukti, PNS, pejabat, atau DPRD manakah yang tidak mencari tambahan? Ini ada dasarnya. Kami menerima pendapatan Rp 20-an juta sebulan akan bernilai banyak kalau kami dipilih negara, sementara kami dipilih ribuan masyarakat. Apa upaya KPK untuk mendorong pemerintah mengubah semua regulasi memberikan kami legalisasi keuangan untuk membantu konstituen kami," ujarnya kepada Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja.

Statemennya ini diamini oleh hampir seluruh anggota DPRD Riau dan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir sebagai peserta diseminasi. Sebelumnya dalam pembukaannya, Ketua DPRD Riau, Suparman juga menyinggung persoalan ini.

"Kami yang duduk jadi wakil rakyat rata-rata seperti dirampok saja. Proposal banyak masuk, mulai dari acara 17 Agustusan, sampai hari ulang tahun desa," ujar Suparman. (TRIBUN/POG)

BAGIKAN:
KOMENTAR