Kasus Century, Wakil Ketua PPATK Dicecer Soal Penyusunan Peraturan BI

Selasa, 28 Januari 2014 02:13
BAGIKAN:
(Foto: Istimewa)
Centurygate
JAKARTA, PESISIRONE - Agus Santoso, mantan Deputi Direktur DPSHM Bank Indonesia (BI) mengatakan, jika pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, hanya seputar proses penyusunan peraturan BI.

"Yang ditanyakan penyidik seputar proses penyusunan peraturan Bank Indonesia," kata Agus usai menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam lamanya, di pelataran kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/1).

Sementara itu, ketika dikonfirmasi perihal disposisi yang pernah diajukan Dewan Gubernur Bank Indonesia? Agus yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua PPATK ini menampik tidak tahu perihal seperti itu.

"Disposisi apa?, enggak ada. Yang ditanyakan kepada saya itu umum, mengenai klarifikasi bagaimana tata cara penyusunan peraturan BI," tegas Agus.

Menurut Agus, ketentuan peraturan BI itu jelas harus melalui keputusan rapat dewan gubernur. Karena strategis dan prinsipil.

Sehingga, BI itu kalau punya peraturan, tentu sebagai lembaga negara punya kewenangan menyusun peraturan dan mengeluarkan peraturan.

Sehingga BI berwenang merubah peraturan dan memberikan sanksi dalam menyusun pertaruran bank Indonesia berdasarkan riset.

"Riset itu dasarnya mempertimbangkan pertimbangan kondisi atau eksternal shock (perubahan eksternal) dan faktor-faktor ekternal dan internal yang harus direspon bank Indonesia secara tepat cepat dan akurat supaya kondisi ekonomi tetap setabil," tandas Agus yang langsung masuk ke dalam mobil pribadinya tersebut.

Sumber: Aktual.co
BAGIKAN:
KOMENTAR