Mencekam! Aksi Ratusan warga Unjuk Rasa PT. Marita Makmur Jaya

Senin, 16 April 2018 20:15
BAGIKAN:
Unjuk rasa ratusan warga di Pulau Rupat, Senin 16 April 2018 terhadap manajemen PT. MMJ Rupat dan Kantor UPT Diskop.

BENGKALIS - Ratusan warga di Pulau Rupat, menggelar unjuk rasa terhadap manajemen PT. MMJ Rupat dan Kantor UPT Diskop, Senin 16 April 2018 tepatnya di kantor Kecamatan Rupat.

Aksi itu dilakukan warga terkait pembagian hasil usaha tentang pengelolaan perkebunan sawit oleh PT. Marita Makmur Jaya (MMJ) yang berdiri di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Riau. Mereka menyampaikan tuntutan ke PT. MMJ yang mendesak agar segera merealisasikan janji bagi hasil plasma.

Dari informasi, perusahaan PT. MMJ yang beroperasi di Pulau Rupat telah  menyepakati bagi hasil plasma sejak Tahun 1999 silam melalui Koperasi dengan pola kredit kepada koperasi primer untuk anggota atau KKPA. Tetapi, hal itu tidak pernah di realisasikan oleh pihak perusahaan.

"Bahwa unjuk rasa ini karena perusahaan tidak membagi hasil plasma perkebunan sesuai dengan kesepakatan atas pengelolaan lahan ratusan hektar di Pulau Rupat," kata Koordinator Lapangan, Jefri kepada sejumlah wartawan.

Sebelum adanya aksi massa, PT Marita Makmur Jaya juga telah digugat oleh sejumlah kelompok tani ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, dan diduga pihak perusahaan tidak menepati janji bagi hasil plasma, sejak tahun 2004 silam.

Dalam hal tersebut, sebanyak lima kelompok tani menggugat, diantaranya, Kelompok Tani Darussalam, Darul Ikhsan, Tunas Harapan, Tunas Gemilang dan Kelompok Tani Pasir Indah.

Selain itu, masyarakat pulau rupat juga telah barbagai upaya melakukan mediasi, seperti dengar pendapat ke dewan, rapat di tingkat kecamatan, dan bahkan melakukan somasi ke koperasi.

Namun, tidak ada titik temu, karena pihak perusahaan tetap bersikukuh dengan pendiriannya tidak merealisasikan bagi hasil tersebut.Selanjutnya, masyarakat juga telah melakukan upaya jalur hukum ke PN Bengkalis.

Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Kabupaten Bengkalis meminta kepada pihak-pihak yang merasa di rugikan dihimbau untuk menyampaikan data-data yang diperlukan. Supaya persoalan yang ditimbulkan bisa dicarikan solusi atau mencari jalan keluar.

Informasinya bahwa ada ketidak sesuaian data antara koperasi dengan pihak perusahaan, sejumlah koperasi di Rupat juga ada yang belum terdaftar di Diskop UKM Bengkalis. Karena dahulunya mendaftar melalui provinsi.

"Koperasi juga ada melapor ke Diskop UKM, dan Diskop meminta data-data yang diperlukan, akan tetapi sampai sekarang belum ada disampaikan, makanya Diskop Bengkalis belum mengetahuinya," ungkap Herman Sekretaris Diskop Bengkalis.

"Oleh karena itu, kita minta koperasi untuk menyampaikan data-data, biar dinas mengetahuinya. Dan kalau tak ada laporan tentu sulit untuk ditindaklanjuti," Tambah Sekretaris Diskop UKM Bengkalis, Herman Ahmad lagi.

Aksi yang sempat mencekam di pulau rupat itu mendapat pengawalan dari pihak Polsek Rupat dan Rupat Utara dengan dibantu 1 pleton dari Polres Bengkalis sehingga aksi damai dapat berjalan dengan tertib dengan situasi ama.[And]
 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Syahrial Tinggalkan Jabatannya?.. Komisi II DPRD Bengkalis Tanpa Nakhoda

    BENGKALIS - Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa nakhoda sejak ditinggal oleh ketuanya. Dialah, Syahrial Basri ST, menjabat sebagai Ketua Komisi II (Bida

  • Mantan Pj Kades Batang Duku Resmi Ditahan

    BENGKALIS - Sejak tanggal 21 Agustus 2017 silam ditetapkan sebagai tersangka, Herli (H), mantan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) Batang Duku, Kecamatan Bukit

  • Pekan Depan Komisi IV Panggil TAPD. Sofyan: Rasionalisasi Anggaran Harus Melihat Skala Prioritas

    BENGKALIS - Kendatipun belum ada koordinasi atau informasi resmi berupa surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terkait Defisit Anggaran pada APBD

  • Pilgub 2018: DPT Kabupaten Bengkalis 356.530 Pemilih

    BENGKALIS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018 di tingkat Ka

  • KOMENTAR