Hal ini berkaitan dengan dugaan permainan perizinan yang dilakukan selama ini. Setelah Distaruba, baru lah Satker-satker lainnya. Pertanyaan sekarang, apakah pejabat di Distaruba tersebut nanti akan kena badai mutasi?
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Roni Amriel menilai, kebijakan mutasi tersebut hak prerogatif Walikota selaku pembina PNS. Penilaiannya melalui BKD. "Kita percayakan kepada Walikota, karena dia lebih tahu kinerja bawahannya. Mudah-mudahan mutasi nanti dilakukan secara objektif dan profesional," harapnya, Kamis (4/9) menjawab Tribun.(TRIBUN/POG)