Pengusah Media Sosial Harus Netral dalam Politik

Selasa, 10 April 2018 16:12
BAGIKAN:
ILUSTRASI

BENGKALISONE - Yang harus netral dalam politik di Indonesia bukan hanya TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara dan media, namun juga pengusaha media sosial. Sebab pengusaha media sosial seperti facebook, google, twitter, dll memiliki data yang jika diolah dapat memprediksi kecenderungan individu maupun masyarakat, serta akan berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan politik, bisnis, dll.

“Pengusaha media sosial atau media sosial itu sendiri dapat memberikan prioritas kepada kandidat yang mereka dukung. Karenanya pemerintah dan masyarakat selain mendidik pengguna media sosial juga harus mendidik pengusaha media sosial dengan aturan yang jelas. Prinsipnya silahkan berusaha di Indonesia, namun jangan merugikan kepentingan nasional Indonesia”, kata Hariqo Wibawa Satria, pengamat media sosial dari Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi) dalam keterangan tertulisnya diterima, Selasa (10/04/2018)

Selain itu terkait kemanan di internet, Hariqo menambahkan, memang media sosial seperti facebook tidak memproduksi hoaks, ujaran kebencian, namun facebook juga ikut menyebarkannya lewat iklan.

“Sistem facebook tidak selalu sukses mendeteksi kebenaran konten yang diiklankan pengguna facebook. Setelah membayar dalam jumlah tertentu kepada facebook dan lolos verifikasi facebook, maka konten adu domba, hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan SARA disebarkan oleh facebook kepada target yang sudah dipesan oleh pengiklan”, ujar Hariqo.

Sebelumnya pada tahun 2016, Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi) mengadakan aksi lapangan di seputar bunderan HI Jakarta untuk menuntut pengusaha media sosial membayar pajak. Terkait informasi bocor ada pengguna facebook Indonesia yang datanya disalahgunakan dan berbagai tantangan digital di hari-hari berikutnya, Komunikonten merekomendasikan beberapa hal

Pertama, pemerintah agar memanggil pengusaha media sosial terkait sistem keamanan dan kenetralannya. Kedua, memaksimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bawaslu, KPU dan meningkatkan sinerginya dengan Dewan Pers, KPI, dll agar media sosial tidak merugikan media-media yang ada di Indonesia. Ketiga, membentuk komisi pengawasan internet. Keempat, penegakan hukum yang bagi pengguna media sosial maupun pengusaha media sosial. Kelima, mendorong dengan serius kehadiran dan penggunaan media sosial dan mesin pencari karya anak bangsa, dan berhati-hati terhadap penggunaan media sosial dan email seperti yahoo, gmail, dll.

“Ada tiga isu utama di internet, yakni keamanan, kreatifitas dan kolaborasi. Isu keamanan tidak hanya terkait keamanan individu, namun juga keamanan NKRI. Di tengah belum banyaknya SDM, kita perlu lebih kreatif dan terus memperkuat koloborasi” ujar Hariqo, Direktur Eksekutif Komunikonten.***

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Menhan Ingin Cetak 100 Juta Kader Bela Negara Melalui Pramuka

    JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menargetkan, institusinya bisa mencetak 100 juta kader Bela Negara di tahun 2019 mendatang. Untuk bisa mencapa

  • Mantan Pj Kades Batang Duku Resmi Ditahan

    BENGKALIS - Sejak tanggal 21 Agustus 2017 silam ditetapkan sebagai tersangka, Herli (H), mantan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) Batang Duku, Kecamatan Bukit

  • Pekan Depan Komisi IV Panggil TAPD. Sofyan: Rasionalisasi Anggaran Harus Melihat Skala Prioritas

    BENGKALIS - Kendatipun belum ada koordinasi atau informasi resmi berupa surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terkait Defisit Anggaran pada APBD

  • Pilgub 2018: DPT Kabupaten Bengkalis 356.530 Pemilih

    BENGKALIS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018 di tingkat Ka

  • KOMENTAR