- Home
- Hukum & Kriminal
- Rebut Blok Mahakam, Pertahankan Kedaulatan Energi Nasional
Rebut Blok Mahakam, Pertahankan Kedaulatan Energi Nasional
Senin, 16 Maret 2015 10:43
BAGIKAN:
DUMAI - Masyarakat Indonesia harus bersatu padu mempertahankan kedaulatan energy nasional. Sebab jika sempat lalai, maka akan menimbulkan kerugian yang tak terhingga bagi masyarakat Indonesia.
Seperti diketahui, kebutuhan energy nasional terus meningkat, sedangkan cadangan energy yang tersedia semakin terbatas. Apalagi dengan adanya kebijakan bahwa sumber energy di sejumlah lokasi kembali dikelola pihak asing, kondisi itu sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia.
Pengelolaan Blok Mahakam diserahkan oleh Pemerintah pasca habis kontrak oleh Total E&P Indonesia tahun 2017 terjawab sudah. Ternyata Pertamina mengelola 51%, Total E&P 30%, dan 19 % dikelola Pemda (Kalimantan Timur (Kaltim)
Pada hal, info awal, didengung-dengungkan Pertamina akan mengelola 100% saham Blok Mahakam yang berarti, 100% sahamnya milik Negara, yang juga bermakna 100% penguasaan dan pengelolaan energy minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara.
"Bari bersama bahu membahu mempertahankan keaulatan energy nasional. Sebab jika gas bumi dikuasai oleh negara, otomatis keuntungannya juga semua untuk Negara," tegas Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi SP-KMPT PT Pertamina RU II Dumai Amrizal, Sabtu (14/3) kemarin.
Hal senada juga diutarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP-KMPT Pertamina RU II Dumai Ismail Gafar. Menurutnya, SP-KMPT PT Pertamina RU II Dumai berbeda dengan organisasi buruh dan pekerja di perusahaan lain.
Selain membela kepentingan buruh dan pekerja Pertamina SP-KMPT juga turut berjuang bagaimana agar energy nasional dikelola pemerintah.
"Jika energy nasional dikuasai pemerintah, untungnya murni untuk Negara, lapangan kerja juga terbuka. Tapi kalau sempat dikelola asing maka nasib bangsa kita akan semakin terancam," ungkapnya diamini Sekretaris SP-KMPT Antonius Ario.
Sebagaimana press release yang ditemima menyebutkan, dengan melihat latar belakang kenapa Pemerintah tidak segera memutuskan hak pengelololaannya kepada siapa menjadi tandatanya besar bagi insane migas Indonesia.
Bukan itu saja melainkan dari praktisi migas, pemerhati migas, tokoh yang cinta Indonesia, aktivis migas termasuk insanPertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina dibawah bendera Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Menurut Amrizal, sejak tahun 2013 adanya kunjungan petinggi Prancis dalam kurun waktu dua bulan ke Indonesia untuk menemui Menteri ESDM Jero Wacik pada saat itu, yaitu sejak para aktivis migas mensuarakan kepada pemerintah agar Blok Mahakam dikuasai oleh Negara bahkan hingga turun kejalan di Jakarta untuk mendorong Pemerintah melalukan yang terbaik buat bangsa demi kedaulatan energi di Negara sendiri.
Kunjungan pertama Juni 2013 oleh MenteriPerdagangan Luar Negeri Perancis Nicole Bricq, tak lama kemudian giliran Laurent Fabius, Menteri LuarNegeri Prancis yang berkunjung.
Selanjutnya VP Total Asia Pacific, Jean Marie Guillermo berkunjung bulan Juli 2013 untuk mengharapkan kepastian kelanjutan kontrak dari pemerintah, dan meminta Pemerintah segera memutuskan.
Pasalnya, keputusan itu mempengaruhi kepastian investasi Total yang mengiming-imingi pemerintah dengan rencana investasi sebesar US$ 7,3 miliar pada 2017. Investtasi sebesar itu pembebanannya adalah kepada Pemerintah berdasarkan bagi hasil, karena masuk dalam komponen biaya produksi (cost recovery) yang menjadi pengurang keuntungan, jadi itu uang rakyat juga.
"Jangan, rakyat jangan terlena dengan bagi hasil 85% Negara dan 15% investor. Jika benar-benar demikian, mana mau Negara adidaya melakukan investasi di Indonesia, pasti ada sesuatu yang perlu menjadi tanya besar," katanya.
Dijelaskan, sesuai dengan isyarat yang diberikan pemerintah terhadap pengelolaan Blok Mahakam, dimana Isyarat itu terungkap melalui pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil seusai menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan jajaran manajemen Pertamina di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sabtu (7/6), yaitu Pemerintah tak restui PT Pertamina (Persero) untuk menguasai 100 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok Mahakam pasca habisnya kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Coporation pada 2017.
Dikatakannya, sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumbe rDaya Mineral (ESDM) belum menentukan sikap menyoal besaran hak partisipasi yang akan diberikan untuk perusahaan migas pelat merah tersebut.
"Sebagai anak bangsa, dan saat ini kita mengetahui bahwa ke depan ini, Negara akan semakin mengalami devisit sumber energifosil tersebut yang pertumbuhannya tidak sejalan dengan konsumsinasional. Boro-boro mau dikelola sendiri untuk mencukupi kebutuha nenergi nasional, ini malah kembali dikasih asing dengan alasan ketidakmampuan Pertamina," sesalnya.
Menurutnya, PT Pertmina pasti bisa, dan harus didorong bersama.Dalam keterpurukan harga minyak dunia ditambah semakin melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh level Rp13.500 per USD. Untuk itu Indonesia harus menguasai energy dari perut bumi sendiri.
Harus disadarari, setakat ini untuk menghancurkan Negara Indonesia tidak perlu dengan angkat senjata. Hanya dengan 3 jam saja pasokan enegy dihentikan habislah Indonesia.
Pasalnya, dari kebutuhan minyak nasional sebesar ±1,5 jt barrels/ hari, yang benar-benar dikuasai oleh Negara melalui Pertamina hanya 150 ribu barrel/ hari (10%), artinya hanya 90% dikuasai oleh asing.
"Mari suarakan rebut Blok Mahakam, Pertamina untuk negeri, agar Pertamina benar-benar bisa mendunia, tidak hanya di angan-angan. Jargon "Pertamina Untung Bangsa Untung" adalah slogan yang mesti kita dukung bersama," pintanya.
Diceritakannya, untuk pertama kalinya Pertamina rugi ±47%. Agar tahun depan tak rugi lagi, harus dilakukan efisiensi. Sekecil apapun, jika dikumpulkan pasti banyak juga.
"Mari kawan semua, biarlah percaturan politik bermain di atas sana, sebagai anak bangsa kita tidak boleh tinggal diam. Masih banyak blok-blok minyak yang akan habis masa kontraknya. Mari berjuang untuk itu semua. Save energi Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, PT Pertamina (Persero) siap menjadi pengelola Blok Mahakam. Perusahaan pelat merah itu siap untuk berkomunikasi dengan pengelola Blok Mahakam, yaitu Total EP Indonesie dan Inpex. " BUMN energi ini juga siap untuk menjaga produksi migas di blok tersebut," tuturnya
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, pemerintah meminta Pertamina untuk memperhatikan masalah-masalah Blok Mahakam, seperti produktivitas dan teknologi pengelolaan Blok Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina untuk menjaga produksi migas.
Bahkan PT Pertamina telah menghitung segalanya untuk mengelola Blok Mahakam, baik dari segi finansial sampai ke pendapatan yang akan diperoleh Pertamina ketika mengelola Blok Mahakam.
"Untuk Finansial Pertamina siap. Mari bersama berjuang agar blok-blok energy nasional kembali dikelola pemerintah dalam hal ini PT Pertamina," harapnya, sembari menambahkan bahwa tanggal 18 Maret 2015, akan ada gerakan nasional mempertahankan pengelolaan blok energy nasional di Jakarta. "Dari Riau juga akan berangkat, namun jumlahnya masih belum final," ungkapnya. (RTC)
Seperti diketahui, kebutuhan energy nasional terus meningkat, sedangkan cadangan energy yang tersedia semakin terbatas. Apalagi dengan adanya kebijakan bahwa sumber energy di sejumlah lokasi kembali dikelola pihak asing, kondisi itu sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia.
Pengelolaan Blok Mahakam diserahkan oleh Pemerintah pasca habis kontrak oleh Total E&P Indonesia tahun 2017 terjawab sudah. Ternyata Pertamina mengelola 51%, Total E&P 30%, dan 19 % dikelola Pemda (Kalimantan Timur (Kaltim)
Pada hal, info awal, didengung-dengungkan Pertamina akan mengelola 100% saham Blok Mahakam yang berarti, 100% sahamnya milik Negara, yang juga bermakna 100% penguasaan dan pengelolaan energy minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara.
"Bari bersama bahu membahu mempertahankan keaulatan energy nasional. Sebab jika gas bumi dikuasai oleh negara, otomatis keuntungannya juga semua untuk Negara," tegas Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi SP-KMPT PT Pertamina RU II Dumai Amrizal, Sabtu (14/3) kemarin.
Hal senada juga diutarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP-KMPT Pertamina RU II Dumai Ismail Gafar. Menurutnya, SP-KMPT PT Pertamina RU II Dumai berbeda dengan organisasi buruh dan pekerja di perusahaan lain.
Selain membela kepentingan buruh dan pekerja Pertamina SP-KMPT juga turut berjuang bagaimana agar energy nasional dikelola pemerintah.
"Jika energy nasional dikuasai pemerintah, untungnya murni untuk Negara, lapangan kerja juga terbuka. Tapi kalau sempat dikelola asing maka nasib bangsa kita akan semakin terancam," ungkapnya diamini Sekretaris SP-KMPT Antonius Ario.
Sebagaimana press release yang ditemima menyebutkan, dengan melihat latar belakang kenapa Pemerintah tidak segera memutuskan hak pengelololaannya kepada siapa menjadi tandatanya besar bagi insane migas Indonesia.
Bukan itu saja melainkan dari praktisi migas, pemerhati migas, tokoh yang cinta Indonesia, aktivis migas termasuk insanPertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina dibawah bendera Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Menurut Amrizal, sejak tahun 2013 adanya kunjungan petinggi Prancis dalam kurun waktu dua bulan ke Indonesia untuk menemui Menteri ESDM Jero Wacik pada saat itu, yaitu sejak para aktivis migas mensuarakan kepada pemerintah agar Blok Mahakam dikuasai oleh Negara bahkan hingga turun kejalan di Jakarta untuk mendorong Pemerintah melalukan yang terbaik buat bangsa demi kedaulatan energi di Negara sendiri.
Kunjungan pertama Juni 2013 oleh MenteriPerdagangan Luar Negeri Perancis Nicole Bricq, tak lama kemudian giliran Laurent Fabius, Menteri LuarNegeri Prancis yang berkunjung.
Selanjutnya VP Total Asia Pacific, Jean Marie Guillermo berkunjung bulan Juli 2013 untuk mengharapkan kepastian kelanjutan kontrak dari pemerintah, dan meminta Pemerintah segera memutuskan.
Pasalnya, keputusan itu mempengaruhi kepastian investasi Total yang mengiming-imingi pemerintah dengan rencana investasi sebesar US$ 7,3 miliar pada 2017. Investtasi sebesar itu pembebanannya adalah kepada Pemerintah berdasarkan bagi hasil, karena masuk dalam komponen biaya produksi (cost recovery) yang menjadi pengurang keuntungan, jadi itu uang rakyat juga.
"Jangan, rakyat jangan terlena dengan bagi hasil 85% Negara dan 15% investor. Jika benar-benar demikian, mana mau Negara adidaya melakukan investasi di Indonesia, pasti ada sesuatu yang perlu menjadi tanya besar," katanya.
Dijelaskan, sesuai dengan isyarat yang diberikan pemerintah terhadap pengelolaan Blok Mahakam, dimana Isyarat itu terungkap melalui pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil seusai menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan jajaran manajemen Pertamina di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sabtu (7/6), yaitu Pemerintah tak restui PT Pertamina (Persero) untuk menguasai 100 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok Mahakam pasca habisnya kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Coporation pada 2017.
Dikatakannya, sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumbe rDaya Mineral (ESDM) belum menentukan sikap menyoal besaran hak partisipasi yang akan diberikan untuk perusahaan migas pelat merah tersebut.
"Sebagai anak bangsa, dan saat ini kita mengetahui bahwa ke depan ini, Negara akan semakin mengalami devisit sumber energifosil tersebut yang pertumbuhannya tidak sejalan dengan konsumsinasional. Boro-boro mau dikelola sendiri untuk mencukupi kebutuha nenergi nasional, ini malah kembali dikasih asing dengan alasan ketidakmampuan Pertamina," sesalnya.
Menurutnya, PT Pertmina pasti bisa, dan harus didorong bersama.Dalam keterpurukan harga minyak dunia ditambah semakin melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh level Rp13.500 per USD. Untuk itu Indonesia harus menguasai energy dari perut bumi sendiri.
Harus disadarari, setakat ini untuk menghancurkan Negara Indonesia tidak perlu dengan angkat senjata. Hanya dengan 3 jam saja pasokan enegy dihentikan habislah Indonesia.
Pasalnya, dari kebutuhan minyak nasional sebesar ±1,5 jt barrels/ hari, yang benar-benar dikuasai oleh Negara melalui Pertamina hanya 150 ribu barrel/ hari (10%), artinya hanya 90% dikuasai oleh asing.
"Mari suarakan rebut Blok Mahakam, Pertamina untuk negeri, agar Pertamina benar-benar bisa mendunia, tidak hanya di angan-angan. Jargon "Pertamina Untung Bangsa Untung" adalah slogan yang mesti kita dukung bersama," pintanya.
Diceritakannya, untuk pertama kalinya Pertamina rugi ±47%. Agar tahun depan tak rugi lagi, harus dilakukan efisiensi. Sekecil apapun, jika dikumpulkan pasti banyak juga.
"Mari kawan semua, biarlah percaturan politik bermain di atas sana, sebagai anak bangsa kita tidak boleh tinggal diam. Masih banyak blok-blok minyak yang akan habis masa kontraknya. Mari berjuang untuk itu semua. Save energi Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, PT Pertamina (Persero) siap menjadi pengelola Blok Mahakam. Perusahaan pelat merah itu siap untuk berkomunikasi dengan pengelola Blok Mahakam, yaitu Total EP Indonesie dan Inpex. " BUMN energi ini juga siap untuk menjaga produksi migas di blok tersebut," tuturnya
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, pemerintah meminta Pertamina untuk memperhatikan masalah-masalah Blok Mahakam, seperti produktivitas dan teknologi pengelolaan Blok Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina untuk menjaga produksi migas.
Bahkan PT Pertamina telah menghitung segalanya untuk mengelola Blok Mahakam, baik dari segi finansial sampai ke pendapatan yang akan diperoleh Pertamina ketika mengelola Blok Mahakam.
"Untuk Finansial Pertamina siap. Mari bersama berjuang agar blok-blok energy nasional kembali dikelola pemerintah dalam hal ini PT Pertamina," harapnya, sembari menambahkan bahwa tanggal 18 Maret 2015, akan ada gerakan nasional mempertahankan pengelolaan blok energy nasional di Jakarta. "Dari Riau juga akan berangkat, namun jumlahnya masih belum final," ungkapnya. (RTC)
BAGIKAN:
KOMENTAR
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
