Sekda Kota Dumai Ditahan KPK

Kamis, 06 Desember 2018 12:33
BAGIKAN:
SINDONews
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua tersangka yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai, Provinsi Riau, M Nasir (MNS)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua tersangka yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai, Provinsi Riau, M Nasir (MNS) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar (HOS).

Keduanya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Hobby Siregar yang terlebih dahulu keluar dari gedung KPK, sekira pukul 20.30 WIB, mengatakan, dirinya merasa bingung atas penetapan tersangka oleh KPK.

"Saya enggak kenal bupati saya enggak kenal (anggota) DPRD, makanya saya bingung kok saya yang jadi tersangka," ujar Hobby dilansir SINDONews saat sebelum meninggalkan gedung KPK, Rabu (5/12/2018).

KPK melakukan penahanan 20 hari pertama kepada kedua tersangka. Untuk tersangka MNS ditahan dirumah tahanan Guntur, sedangkan HOS ditahan di rumah tahanan Salemba.

Diketahui KPK telah menetapkan M Nasir dan Hobby Siregar sebagai tersangka pada 11 Agustus 2017. Keduanya diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara pada proyek tersebut.

M Nasir ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015 sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) saat proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015 berlangsung.

Nasir dan Hobby menjadi tersangka setelah KPK meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan. Status penyidikan ditetapkan setelah KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Terhadap kedua tersangka, KPK menetapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Diresmikan Mendag, UPT Metrologi Legal Bengkalis Siap Lakukan Layanan Mandiri

    BENGKALIS – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kabupaten Bengkalis resmi mandiri.

  • Rambah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Bengkalis, Tim Gabungan Amankan Pecatan TNI

    PEKANBARU - Tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI dan Polri menangkap seorang pecatan TNI bernama Sudigdo alias Digdo atas tudu

  • Sidang Tuntutan Kasus Narkoba 55 Kg dan Ribuan Pil Extasi Ditunda Kembali

    BENGKALIS - Sidang tuntutan kasus kasus 55 kg Sabu dan 46.718 butir Ektasi yang dijadwalkan Kamis 6 Desember 2018, batal digelar.

    Pengadilan

  • Jokowi Siap Terima Pinangan Gelar Adat dari LAMR

    JAKARTA - Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menerima pinangan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk dianugerahkan gelar kehormatan adat Melayu

  • KOMENTAR