• Home
  • Hukum & Kriminal
  • Sidang Eksepsi Nur Azmi Hasyim, Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Melanggar Lex Specialis

Sidang Eksepsi Nur Azmi Hasyim, Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Melanggar Lex Specialis

Senin, 04 Juni 2018 18:20
BAGIKAN:

BENGKALIS - Sidang perkara kasus tindak pidana politik uang dengan terdakwa anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudan Adi Purnawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Persidangan dengan agenda eksepsi. Keduanya didampingi kuasa hukum Saut Maruli Tua Manik dan rekan rekan, Senin  4 Juni 2018.

Saut Maruli menjelaskan kepada sejumlah wartawan, eksepsi yang diajukan ini pertama adalah surat dakwaan JPU yang dianggap melanggar lex specialis. Menurutnya, JPU menyamakan perkara yang ditangani layaknya tindak pidana umum.

Disamping itu, Saut Maruli juga mempertanyakan, surat dakwaan JPU yang tidak mencantumkan bahwasanya perkara yang ditangani merupakan temuan dari Panwas. 

Baca juga: Sidang Eksepsi Nur Azmi Hasyim dan Ajudanya, JPU: Jelas dan Lengkap!

Kemudian lanjutnya, hal lain yang diajukan dalam eksepsi adalah surat dakwaan yang tidak menguraikan batas waktu.  Dikatakan, surat dakwaan menyebutkan temuan dugaan politik uang terjadi tanggal 13 April 2018. Sedangkan Panwas menyebutkan temuan tanggal 20 April 2018.

"Temuan itu terhitung sejak temuan, berarti tanggal 13-14-15-16-17-18-19 kan gitu. Oleh Panwas Kabupaten menyebutkan tanggal 20 April 2018. Itu udah salah. Kemudian juga di pasal 18 itu bisa ditambah 3 hari, kami mendefenisikan kalau temuan tanggal 13 berarti terhitungnya 13-14-15-16. Tapi mereka tanggal 20 temuannya. Mereka habiskan yang 7 hari, baru mereka hitung temuan tanggal 20. Makanya tanggal 25 mereka LP nya,"kata Saut Maruli.

"Kalau diawalnya salah, ouputnya pasti salah. Inilah yang Kami maksud dengan kadaluarsa. Syarat formilkan menentukan seperti itu, kalau dah kadalusrsa maka hak tuntutan dari pada JPU gugur,"ungkapnya lagi.

Berita terkait: Sidang Dugaan Politik Uang Nur Azmi Hasyim Digelar di PN Bengkalis

Selain itu, Kuasa Hukum Nur Azmi dan ajudan mempermasalahkan surat dakwaan yang tidak menguraikan laporan, tindakan, dakwaan yang ditentukan dalam aturan Bawaslu dan peraturan bersama Gakkumdu.

"Ini tidak diperhatikan mereka, tapi yang kami sampaikan ini adalah yang kami pahami itu, hakimlah yang memutuskan lagi. Kami berkeyakinan apa yang kami sampaikan bisa memjadi pertimbangan hakim dan pada initnya menggugurkan perkara ini,"tambahnya.[And]

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Seorang Ibu Mengamuk Histeris di Disdukcapil, Ini yang Terjadi..?

    PELALAWAN - Seorang ibu berteriak histeris di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan, Kamis, 20 September 2018. Wan

  • Polres Inhu Rilis Pengungkapan Kasus Perbankan, Karhutla dan Pembunuhan

    INHU - Sat Reskrim Polres Inhu melaksanakan Kegiatan Konferensi Press Pengungkapan Kasus tentang Perbankan, Pembakaran Lahan dan Pembunuhan di Halaman Mapolr

  • Polres Meranti Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Muara Takus Tahun 2018

    MERANTI - Polres Meranti Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Muara Takus Tahun Tahun 2018 bertempat di Halaman Mapolres Kep. Meranti Jl. Pembangunan I Se

  • Kapolda Riau Pimpin Apel Gelar Pasukan Mantap Brata Muara Takus 2019

    PEKANBARU - Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Drs. Widodo Eko Peihastopo MM tadi pagi pimpin apel gelar pasukan Mantap Brata Muara Takus tahun 2019. Ra

  • KOMENTAR