• Home
  • Hukum & Kriminal
  • Sidang Lanjutan Politik Uang Nur Azmi Hasyim, Saksi Ahli Sebut Bawaslu Dinilai Menyalahi Prosedur

Sidang Lanjutan Politik Uang Nur Azmi Hasyim, Saksi Ahli Sebut Bawaslu Dinilai Menyalahi Prosedur

Rabu, 06 Juni 2018 21:36
BAGIKAN:

BENGKALIS - Sidang lanjutan atas dugaan tindak pidana politik uang Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Rabu (06/2018).

Sidang dengan agenda Saksi Ahli dari Penasehat hukum yang menghadirkan Guru Besar Universitas Islam Riau (UIR) Prof Yusri Munaf ahli Tata Negara hukum pidana.

Dalam sidang tersebut Dr Saut Maruli Tua Manik S.HI, SH, MH menanyakan penafsiran dari saksi ahli terkait pasal 4 Bawaslu nomor 14 tahun 2017 dan juga pasal 5 tentang rapat pleno terkait temuan pelanggaran apakah ditindak lanjuti atau tidak dan disambung dengan pasal 17 ayat ketiga bahwa rapat pleno itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kecuali PPL.

Prof Yusri Munaf menafsirkan bahwa kalau misalnya  dari awal prosedurnya tidak ditemui, bagaimana bisa diajukan, dimensi dari pada hukum tadi ada dua matril dan formil, jika dimasukkan matril diselesaikan dulu formilmnya.

Intinya, dari mulai penghitungan sudah tidak tepat dan sudah kadaluarsa, kalau penghitungan dari awal sudah kadaluarsa tentu outputnya juga hancur.

"Penghitungan sudah tidak cocok dan tidak dilakukan rapat pleno dari Panwas Kecamatan juga tidak cocok, dalam From A pun seharusnya didatangi 3 orang, sementara dari fakta persidangan hanya dua orang 1 menulis dan 1 orang menyampaikan, mereka berdua yang menangani, padahal mereka kolektif kolegial,"ujarnya dihadapan majelis hakim.

"Penafsiran saya Bawaslu sudah menyalahi prosedur sesuai aturan yang ada, karena sifatnya kolektif kolegial,"ungkapnya.

Sementara itu Dr Saut Maruli Tua Manik S.HI, SH, MH usai sidang mengungkapkan bahwa pengertian dari temuan tersebut ada pada pasal 4 Bawaslu no 14 2017 yang sebagaimana dijelaskan.

"Tadi itu dilakukan oleh pengawas pemilihan,  kalau memang ada temuan seharusnya dirapat plenokan terlebih dahulu, sementara tidak dilakukan oleh panwas. Kalau misalnya  dari awal prosedurnya tidak ditemui, bagaimana bisa diajukan sebagaimana dikatakan ahli tadi,"ungkap PH Nur Azmi Hasyim.

Berita terkait:

Sidang Kasus Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis, JPU Hadirkan Belasan Saksi

Eksepsi Nur Azmi Hasyim Ditolak, PHnya Legowo dan Apresiasi Putusan Hakim

Sidang Eksepsi Nur Azmi Hasyim, Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Melanggar Lex Specialis

Sidang Eksepsi Nur Azmi Hasyim dan Ajudanya, JPU: Jelas dan Lengkap!


"Yang menemukan Panwas Kecamatan, sementara yang membuat laporan Panwas Kabupaten , seharusnya dalam pasal 4 dan 5 nomor 14 tahun 2017 harus diplenokan terlebih dahulu, seolah memutuskan jaringan bawah danitu yang kami sampaikan tadi,"katanya lagi.

Sidang dipimpin majelis hakim dipimpin Dr Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, dan Mohd. Rizky Musmar sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, juga tampak hadir jajaran kader Partai Demokrat (PD) Bengkalis.

Sedangkan dari JPU Kejari Bengkalis, Iwan Roy Charles dan Agrin Nico Reval dan Aci Wijaya Saputra, kemudian kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH) Dr Saut Maruli Tua Manik S.HI, SH, MH dan Herry Supriady ST, SH.

Sementara itu, untuk agenda selanjutnya pada Kamis (07/06/2018) sidang lanjutan pembacaan tuntutan dari JPU dan pada Hari Jumat (08/06/2017) vonis akan dibacakan majelis hakim di PN Bengkalis.[And]
 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Pasca Pulihnya Listrik di Bengkalis, PLN Gelar Syukuran dan Santunan

    BENGKALIS - Pasca pemulihan sistem kelistrikan dari tragedi BlackOut sistem isolated kelistrikan hingga menyebabkan terjadinya kebakaran pada mesin panel Pem

  • Terungkap, Penipuan Rp 23 T yang Menyeret Nama Ratna Sarumpaet

    BENGKALISONE - Ucapan Ratna Sarumpaet (RS) terkait kasus penipuan modus iming-iming uang raja-raja Indonesia senilai triliunan rupiah ternyata bukan isapan j

  • Satpol PP Bengkalis Digembleng Latihan Upacara Pemakaman ASN

    BENGKALIS - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis menggagas Prosedur tetap pelaksanaan Tata Upacara Penyemayaman dan Pemakaman bagi Peng

  • Ketua DPRD Bengkalis: Pembagian RLH Harus Merata Di Setiap Desa

    BENGKALIS - "Kita minta Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bengkalis untuk melakukan pemerataan terhadap pembagian RLH kepada setiap d

  • KOMENTAR