• Home
  • Hukum & Kriminal
  • Sidang Lanjutan Politik Uang Nur Azmi Hasyim, Saksi Ahli Sebut Bawaslu Dinilai Menyalahi Prosedur

Sidang Lanjutan Politik Uang Nur Azmi Hasyim, Saksi Ahli Sebut Bawaslu Dinilai Menyalahi Prosedur

Rabu, 06 Juni 2018 21:36
BAGIKAN:

BENGKALIS - Sidang lanjutan atas dugaan tindak pidana politik uang Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Rabu (06/2018).

Sidang dengan agenda Saksi Ahli dari Penasehat hukum yang menghadirkan Guru Besar Universitas Islam Riau (UIR) Prof Yusri Munaf ahli Tata Negara hukum pidana.

Dalam sidang tersebut Dr Saut Maruli Tua Manik S.HI, SH, MH menanyakan penafsiran dari saksi ahli terkait pasal 4 Bawaslu nomor 14 tahun 2017 dan juga pasal 5 tentang rapat pleno terkait temuan pelanggaran apakah ditindak lanjuti atau tidak dan disambung dengan pasal 17 ayat ketiga bahwa rapat pleno itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kecuali PPL.

Prof Yusri Munaf menafsirkan bahwa kalau misalnya  dari awal prosedurnya tidak ditemui, bagaimana bisa diajukan, dimensi dari pada hukum tadi ada dua matril dan formil, jika dimasukkan matril diselesaikan dulu formilmnya.

Intinya, dari mulai penghitungan sudah tidak tepat dan sudah kadaluarsa, kalau penghitungan dari awal sudah kadaluarsa tentu outputnya juga hancur.

"Penghitungan sudah tidak cocok dan tidak dilakukan rapat pleno dari Panwas Kecamatan juga tidak cocok, dalam From A pun seharusnya didatangi 3 orang, sementara dari fakta persidangan hanya dua orang 1 menulis dan 1 orang menyampaikan, mereka berdua yang menangani, padahal mereka kolektif kolegial,"ujarnya dihadapan majelis hakim.

"Penafsiran saya Bawaslu sudah menyalahi prosedur sesuai aturan yang ada, karena sifatnya kolektif kolegial,"ungkapnya.

Sementara itu Dr Saut Maruli Tua Manik S.HI, SH, MH usai sidang mengungkapkan bahwa pengertian dari temuan tersebut ada pada pasal 4 Bawaslu no 14 2017 yang sebagaimana dijelaskan.

"Tadi itu dilakukan oleh pengawas pemilihan,  kalau memang ada temuan seharusnya dirapat plenokan terlebih dahulu, sementara tidak dilakukan oleh panwas. Kalau misalnya  dari awal prosedurnya tidak ditemui, bagaimana bisa diajukan sebagaimana dikatakan ahli tadi,"ungkap PH Nur Azmi Hasyim.

Berita terkait:

Sidang Kasus Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis, JPU Hadirkan Belasan Saksi

Eksepsi Nur Azmi Hasyim Ditolak, PHnya Legowo dan Apresiasi Putusan Hakim

Sidang Eksepsi Nur Azmi Hasyim, Kuasa Hukum: Dakwaan JPU Melanggar Lex Specialis

Sidang Eksepsi Nur Azmi Hasyim dan Ajudanya, JPU: Jelas dan Lengkap!


"Yang menemukan Panwas Kecamatan, sementara yang membuat laporan Panwas Kabupaten , seharusnya dalam pasal 4 dan 5 nomor 14 tahun 2017 harus diplenokan terlebih dahulu, seolah memutuskan jaringan bawah danitu yang kami sampaikan tadi,"katanya lagi.

Sidang dipimpin majelis hakim dipimpin Dr Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, dan Mohd. Rizky Musmar sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, juga tampak hadir jajaran kader Partai Demokrat (PD) Bengkalis.

Sedangkan dari JPU Kejari Bengkalis, Iwan Roy Charles dan Agrin Nico Reval dan Aci Wijaya Saputra, kemudian kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH) Dr Saut Maruli Tua Manik S.HI, SH, MH dan Herry Supriady ST, SH.

Sementara itu, untuk agenda selanjutnya pada Kamis (07/06/2018) sidang lanjutan pembacaan tuntutan dari JPU dan pada Hari Jumat (08/06/2017) vonis akan dibacakan majelis hakim di PN Bengkalis.[And]
 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Pendistribusian Logistik Pilgubri 2018 di Bengkalis Mendapat Pengawalan Polisi

    BENGKALIS - Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto SIK. MH, beserta jajaran melakukan peninjauan serta pengamanan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubenur

  • 4 Warga Dumai Kesentrum Listrik, 1 Kritis

    DUMAI - Gotong-royong warga di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai yang sedang memasang tenda untuk acara halal bi halal berubah jadi ke

  • Gugur di PN Bengkalis, JPU Resmi Naikkan Kasus Nur Azmi ke Pengadilan Tinggi

    BENGKALIS - Pasca putusan gugur dan batal di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkalis resmi banding. Kasus dugaan money

  • Besok, KPU Bengkalis Distribusikan Logistik Pilkada Riau 2018

    BENGKALIS - Besok, 23 Juni 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis mendistribusikan logistik untuk pemilihan Gubenur Riau tahun 2018 ini.

  • KOMENTAR