Sidang Politik Uang, JPU Tuntut Nur Azmi Hasyim 3,6 Tahun

Kamis, 07 Juni 2018 19:28
BAGIKAN:

BENGKALIS - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kejaksaan Negeri Bengkalis tuntut terdakwa tindak pidana politik uang, anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudan Adi Purnawan dengan pidana kurungan penjara 3,6 tahun denda Rp200 juta atau subsider 1 bulan.

Penyampaian JPU ini, saat gelar sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bengkalis, Kamis 7 Juni 2018. Dari Majelis hakim dipimpin ketua Dr Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata dan Mohd. Rizky Musmar.

Dibacakan kasi pidana umum sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iwan Roy Carles didampingi JPU Aci Jaya Putra dan Agrin Nico Reval, kedua terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu gubernur dan wakil gubernur Riau.

JPU menilai pebuatan terdakwa terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dari pantauan di PN Bengkalis, kuasa Hukum kedua terdakwa, Saut Maruli Tua Manik langsung mengajukan pembelaan (pledoi)," Izin majelis, kita akan ajukan pembelaan,"ujarnya di hadapan majelis Hakim dan JPU.[And]
 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Korem 031/WB Cek Fisik dan Administrasi Kendaraan Dinas

    PEKANBARU - Sebagai salah satu langkah penertiban dalam berlalu lintas, Rabu, (15/08/2018), Korem 031/WB melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dinas

  • Peduli Gempa Lombok, MTs Miftahul Huda Galang Dana

    PINGGIR - Bentuk kepedulian terhadap gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), Lombok, MTs Miftahul Huda, Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis,

  • Wakili Presiden Jokowi, Gubernur Jatim Buka Pertemuan 4100 Pembina Pramuka di Desa Lebakharjo Malang

    MALANG - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo membuka Karang Pamitran Nasional 2018 di Lapangan Desa Lebakharjo, Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sela

  • MenPAN-RB Mundur, Begini Nasib Penerimaan PNS Baru

    JAKARTA - Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mudzakir mengatakan, mundurnya

  • KOMENTAR