Terima Rp 1 Miliar, Hakim Tinggi di Riau Terancam Pecat dengan Tidak Hormat

Rabu, 11 Januari 2017 21:12
BAGIKAN:
RIAUONLINE
HAKIM Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, Pangeran Napitupulu.

PEKANBARU - Seorang Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, Pangeran Napitupulu, terancam diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan rekomendasi Komisi Yudisial (KY) kepada Majelis Kehormatan Hakim.

'Dosa' Hakim Pangeran Napitupulu menerima suap Rp 1 miliar dari pihak berperkara saat menjabat saat menangani sebuah perkara pidana di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Perwakilan Komisi Yudisial Provinsi Riau, Hotman Parulian Siahaan kepada RIAUONLINE.CO.ID, Rabu, 11 Januari 2017, mengatakan, sebagai bagian dari KY ia mengapresiasi rekomendasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat terhadap Hakim Pangeran Napitupulu.

"Ini konsekuensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diperbuat," kata Parulian.

Hakim Pangeran Napitupulu menjalani persidangan MKH pekan lalu, Rabu, 4 Januari 2017 lalu. Namun, persidangan tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor (Parulian) sakit jantung. dan dilanjutkan kembali, Selasa, 10 Januari 2017, kemarin.

Ia menjelaskan, KY Perwakilan Riau tak bosan-bosannya mengajak semua pihak dan elemen masyarakat di bumi Lancang Kuning untuk mengawasi serta menjaga kehormatan Hakim. Harapannya tidak ada lagi hakim melakukan perbuatan serupa demi terwujudnya peradilan lebih baik.

Karena terlapor membantah semua laporan, maka agenda sidang berikutnya pemeriksaan pelapor-saksi. KY tetap pada rekomendasi awal, kecuali ada bukti sebaliknya.

Pangeran Napitupulu diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim gara-gara menerima uang Rp 1 miliar yang diserahkan secara bertahap. Perkara tersebut ditangani Hakim Pangeran pada tahun 2009 silam dan baru dilaporkan ke KY lima tahun kemudian, 2014.

Parulian mengatakan, Terlapor, Pangeran Napitupulu diduga menerima uang untuk mengurus perkara Liber Sirait, terdakwa yang menganjurkan melakukan pembunuhan di PN Rantau Prapat.

Pangeran Napitupulu sebelum bertugas di Rantau Prapat, juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Buntok, Kalimantan Timur.

"Pada tingkat pertama terdakwa (LS) bebas dan jaksa kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) menghukum LS 9 tahun penjara. (AKibatnya) PN (Pangeran Napitupulu) dilaporkan menerima uang Rp1 miliar," tutur Parulian.

Uang Rp 1 miliar tersebut diterima Hakim Pangeran secara bertahap, perinciannya, pembayaran pertama Rp 50 juta, kedua Rp 150 juta, ketiga Rp 300 juta, dan keempat Rp 500 juta.

Susunan Majelis MKH diketuai Maradaman Harahap dengan anggota, Farid Wajdi, Joko Sasmito, dan Sumartoyo, keempatnya merupakan unsur Komisi Yudisial. Sementara dari unsur Mahkamah Agung, Sofyan Sitompul, Andi Samsan Nganro, dan Margono.(red/roc)

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Diduga Jumpai Pegiat Lingkungan, Menteri LHK Diam-Diam Datang Ke Riau

    PEKANBARU - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengaku tidak mengetahui kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya
  • Sekda Bustami Pimpin Apel Hari Kesadaran Nasional

    BENGKALIS - Bersama-sama adalah sebuah awal, menjaga kebersamaan adalah sebuah perkembangan, dan bekerja bersama adalah sebuah kesuksesan.
    &
  • Ketua Basnaz Bengkalis Berdakwah di Hongkong

    BENGKALIS - Membanggakan, Ustadz Asal Negeri Junjungan, Ali Ambar LC. M.Ag, akan berdakwah di Hongkong. Kehadiran alumni Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir
  • Terkait Ujaran Kebencian, DPC PDI P Bengkalis Masih Menunggu Iktikad Baik Pemilik Akun Fb

    BENGKALIS - Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDI-P Kabupaten Bengkalis, Suibri mengatakan masih menunggu ikti

  • KOMENTAR