• Home
  • Nasional
  • Berikut Ini SE Menpan RB Larang PNS Gunakan Mobdin buat Mudik dan Terima Hadiah

Berikut Ini SE Menpan RB Larang PNS Gunakan Mobdin buat Mudik dan Terima Hadiah

Jumat, 08 Juni 2018 02:10
BAGIKAN:

JAKARTA - Menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : B/21/M.KT.02/2018. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal.

Selain menegaskan kembali bahwa cuti bersama tahun 2018 tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS, SE tersebut juga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas dinas. "Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik," demikian ungkap Menteri Asman dalam SE yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2018 tersebut.

Pada poin kedua disebutkan bahwa, terkait penetapan tujuh hari cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dinilai sudah cukup. Untuk  itu diimbau kepada para pimpinan instansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan penting.

Disebutkan lebih lanjut, bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Dalam SE tersebut juga ditegaskan larangan bagi PNS menerima hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. "PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya," demikian bunyi poin kelima SE.

Di bagian akhir, Menteri Asman meminta agar setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, pimpinan instansi dapat memastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pimpinan instansi juga diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SE tersebut, serta meneruskannya kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah. [HUMAS MENPANRB]

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • 16 November, Giliran Maruf Amin Sambangi Riau, ini Jadwalnya...

    PEKANBARU - Ketua Tim Koalisi Daerah (TKD) Riau Indonesia Kerja Idris Laena memastikan Calon Wakil Presiden Maruf Amin akan mengunjungi Provinsi Riau pada ta

  • Pasca Pulihnya Listrik di Bengkalis, PLN Gelar Syukuran dan Santunan

    BENGKALIS - Pasca pemulihan sistem kelistrikan dari tragedi BlackOut sistem isolated kelistrikan hingga menyebabkan terjadinya kebakaran pada mesin panel Pem

  • Horee. Libur Nasonal dan Cuti Bersama 2019 Sudah Ditetapkan, Cek di Sini..

    BENGKALISONE - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sudah menetapkan libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2

  • Terungkap, Penipuan Rp 23 T yang Menyeret Nama Ratna Sarumpaet

    BENGKALISONE - Ucapan Ratna Sarumpaet (RS) terkait kasus penipuan modus iming-iming uang raja-raja Indonesia senilai triliunan rupiah ternyata bukan isapan j

  • KOMENTAR