• Home
  • Nasional
  • Menkominfo: Ujaran Anti-Pancasila di Internet Bisa Disasar UU ITE

Menkominfo: Ujaran Anti-Pancasila di Internet Bisa Disasar UU ITE

Kamis, 11 Mei 2017 05:35
BAGIKAN:
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
JAKARTA - Ujaran bernada anti-Pancasila yang diunggah masyarakat ke media sosial atau media lain di jaringan internet bisa disasar Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 
Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menurut Rudi, penyasaran adalah bentuk keseriusan pemerintah membendung ideologi yang bisa mengancam kesatuan negara, tidak hanya di dunia nyata, namun juga dunia maya.
 
"Kalau anti-Pancasila, terlepas apa pun, anti-Pancasila (di Internet), itu kan ada UU ITE (untuk menyasar), itu saja," ujar Rudiantara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.
 
Rudi tidak menyebut pasal di UU ITE yang bisa digunakan menjerat penyebar ujaran anti-Pancasila di internet. Namun, Rudi menegaskan UU ITE adalah instrumen pemerintah mengendalikan informasi di jaringan internet.
 
"Siapa pun tidak boleh lah anti-Pancasila," ujar Rudi.
 
Penindakan hal yang memiliki sifat anti-Pancasila ramai diperbincangkan usai pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengumumkan rencana pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin, 8 Mei 2017.
 
HTI, yang memiliki niat menegakkan negara dengan dasar hukum syariat Islam, dinilai tidak berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dalam melaksanakan kegiatan.(viva/one)
BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Menhan Ingin Cetak 100 Juta Kader Bela Negara Melalui Pramuka

    JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menargetkan, institusinya bisa mencetak 100 juta kader Bela Negara di tahun 2019 mendatang. Untuk bisa mencapa

  • Syahrial Tinggalkan Jabatannya?.. Komisi II DPRD Bengkalis Tanpa Nakhoda

    BENGKALIS - Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa nakhoda sejak ditinggal oleh ketuanya. Dialah, Syahrial Basri ST, menjabat sebagai Ketua Komisi II (Bida

  • Mantan Pj Kades Batang Duku Resmi Ditahan

    BENGKALIS - Sejak tanggal 21 Agustus 2017 silam ditetapkan sebagai tersangka, Herli (H), mantan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) Batang Duku, Kecamatan Bukit

  • Pekan Depan Komisi IV Panggil TAPD. Sofyan: Rasionalisasi Anggaran Harus Melihat Skala Prioritas

    BENGKALIS - Kendatipun belum ada koordinasi atau informasi resmi berupa surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terkait Defisit Anggaran pada APBD

  • KOMENTAR