• Home
  • Nasional
  • Sebelum Hari Pers 9 Februari Ini, 40 Ribu Media Online yang tak Sesuai UU Pers akan Diblokir

Sebelum Hari Pers 9 Februari Ini, 40 Ribu Media Online yang tak Sesuai UU Pers akan Diblokir

Kamis, 05 Januari 2017 16:22
BAGIKAN:
net

JAKARTA - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, ada ribuan media online abal-abal yang bersemayam di dunia maya. Pihaknya pun berniat untuk membereskan.

Pria yang akrab disapa Semmy itu sebagaimana dikutip dari viva.co.id mengungkapkan, bahwa Kominfo telah memegang data sekitar 40 ribu media online. Semua nama media yang ada dalam daftar masuk kategori abal-abal.

"Sampai sekarang sudah ada 40 ribu website online gak jelas di seluruh Indonesia. Kita akan bersihkan sebelum Hari Pers Nasional," katanya, ditemui di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2016.

Menurut Semmy, istilah tidak jelas mengacu pada identitas dan entitas situs tersebut. Indikator pemblokiran yang dilakukan pemerintah, lewat Kominfo, dilihat dari jelas atau tidaknya kedudukan media yang ditarget blokir.

Beberapa indikator pemblokiran yang dimaksud Semmy, seperti tidak jelas struktur redaksinya, tak punya alamat kantor, dan tidak terdaftar di Dewan Pers.

Selain itu, Semmy juga mengungkapkan alasannya memblokir 11 situs Islam. Meski tidak detil namun Semmy menganggap 11 situs tersebut menyalahi aturan publikasi konten.

"Pemblokiran dilakukan karena situs-situs tersebut bermuatan negatif dan mengandung SARA. Pokoknya kalau media online sudah mengikuti kode etik jurnalistik, aman deh," ujar Semmy.

Dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan memberikan surat ke-11 media online yang telah diblokir, untuk meminta penghapusan konten-konten yang dianggap tak sesuai.

Ke-11 situs yang dimaksud di antaranya voa-islam.com, nahimunkar.com, kiblat.net, bisyarah.com, dakwahtangerah.com, islampos.com, suaranews.com, izzamedia.com, gensyiah.com, muqawamah.com, dan abuzubair.net.***
 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Kejati Riau Ajak Bhabinkamtibmas Kawal Dana Desa

    PEKANBARU -Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Uung Abdul Syukur, mengajak seluruh Bhabinkamtibmas ‎Polda Riau untuk sama-sama mengawal dana desa sesuai amanat peraturan pemerintah
  • Bayar Hutang Proyek, Pemprov Riau Alokasikan Rp 50 Juta di APBD-P

    PEKANBARU -Pemerintah Provinsi Riau terus menginventarisir persoalan-persoalan yang sebelum sempat menjadi sorotan. Begitu juga dengan rencana melunaskan hutang pada pengerjaan beb
  • DPP Putuskan Musda Ulang Pengurus Golkar Rohul

    ROHUL - DPP Partai Golkar akhirnya mengambil kebijakan resmi terkait dualisme kepengurusan DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hulu yakni, kubu Nono Patria Pratama SE dan kubu Sari Anton
  • Si Mojo, Si Bolu Kemojo, Maskot Pilgubri 2018

    PEKANBARU - Peluncuran tahapan Pemilihan Gubernur (PIlgub) dan Wakil Gubernur Riau 2018 disertai dengan perkenalan maskot Pilgub Riau bernama Si Mojo, Sabtu malam, 30 September 201
  • KOMENTAR