Soal Bentrok di Batam, Sutiyoso: Ada Kecemburuan karena TNI Banyak Nganggur

Jumat, 21 November 2014 00:39

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menyoroti akar masalah bentrokan antara personel TNI dengan personel Kepolisian RI di Batam, Kepulauan Riau. Kecemburuan akan tugas dan kesejahteraan dipandangnya sebagai sumber konflik klasik antar keduanya.‎
‎
"‎Jadi, terjadi kecemburuan sosial," kata Sutiyoso usai menghadiri acara Muhammadiyah Forum Perdamaian Dunia ke-5 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014) malam.

Kecemburuan itu terjadi semenjak reformasi, saat tugas antara TNI dan Polri dipisah. Lahan kerja Polri menjadi lebih 'meriah', misal penanganan terorisme hingga penanganan gerakan separatisme juga Polri ikut berperan.

"‎Kalau saya dulu kan kenyang. Kenyang tugas. Di Kalbar saya terlibat, di Timtim saya terlibat, di Aceh juga. Tapi tentara sekarang banyak ngangurnya. Jadi kalau bencana suruh kumpulin jenazah. (Padahal) Mereka butuh tugas-tugas terhormat," kata mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus dan mantan Panglima Kodam Jaya ini.
‎
Gaji prajurit TNI juga sangat kecil. Proyek sampingan akhirnya menjadi tambatan kesejahteraan dari kondisi yang memprihatinkan ini. ‎"Karena kehidupan Polisi dengan TNI kalau makin banyak proyekan makin banyak rezeki‎," ucapnya.

Terlebih lagi, faktor bentrokan yang lain, sikap sensitif khas prajurit muda juga berperan. Dikombinasikan dengan kebosanan keseharian karena kurangnya tugas bermartabat, maka emosi prajurit‎ bisa mudah tersulut.

"‎Di asrama kerja apa suruh latihan baris-berbaris begitu terus kan bosan, sementera daerah konflik tidak ada lagi," katanya.

‎Menurut Sutiyoso, TNI seperti disingkirkan‎ pasca reformasi ini. Lalu apa perlu TNI dan Polri disatukan kembali seperti Orde Baru dahulu kala?

"Itu perlu Undang-undang karena sekarang sudah dipisah antara keamanan dan pertahanan," kata Sutiyoso.

Untuk aspek tindak-lanjut bentrokan di Batam itu sendiri, Sutiyoso menyebut Perwira daerah yang bersangkutan harus diberi sanksi.

"‎Para perwiranya juga harus diberikan hukuman. Ditunda pangkatnya. Barangkali jadi pelajaran biar bisa mengawasi prajurit," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.(dtc/pog)