• Home
  • Nasional
  • Ups,.. KPK Sebut Riau Tertinggi Selewengkan Perjalanan Dinas

Ups,.. KPK Sebut Riau Tertinggi Selewengkan Perjalanan Dinas

Kamis, 22 November 2018 15:58
BAGIKAN:
ILUSTRASI

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa pemerintah provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki pengalaman paling banyak dalam melakukan penyelewengan perjalanan dinas jika dibandingkan dari wilayah lainnya di Indonesia.

Hasil ini didapat berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh lembaga anti rasuah milik Indonesia itu untuk tahun 2017 bersumber dari data olahan mereka dari tahun 2016-2017.

Survei ini juga didapat KPK dengan cara melakukan wawancara kepada responden baik internal maupun eksternal dari kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi Riau yang langsung disampaikan oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, Wawan Wardiana.

KPK mengatakan bahwa ditahun 2017, 26 persen responden pegawai Pemprov Riau pernah melihat dan mendengarkan pegawai unit kerja lainnya melakukan perjalanan dinas fiktif atau membuat kwitansi hotel fiktif bahkan sampai biaya transportasi fiktif.

Menyusul di peringkat ke-2 pemprov Papua, Kepri, sampai Sumatera Utara. Untuk hasil lebih lengkapnya, Wawan menyarankan untuk mengunjungi halaman mereka di kpk.go.id.

Sekretaris daerah (Sekda) provinsi Riau, Ahmad Hijazi menilai bahwa pemerintah provinsi Riau sudah melakukan upaya maksimal untuk menekan para pegawainya dalam melakukan tindakan korupsi.

Bahkan tidak hanya itu, sektor lainnya juga turut mereka pantau demi pencegahan korupsi di Riau. Seperti dana desa, sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

"Pencegahan lainnya yang kita lakukan itu dalam bentuk dana desa, sektor pendidikan dan sektor kesehatan," katanya, Rabu, 21 November 2018.

Bahkan, baru-baru ini mereka juga melibatkan tim lainnya seperti Fitra Riau, Bappeda serta komunitas lainnya yang disebut dengan Forum Marwah.

"Sekarang mereka itu lagi turun ke lokasi untuk melakukan pencegahan terkait dana-dana itu. Tim itu kerjasama dengan mitra KPK seperti Fitra dan komunitas lainnya," jelasnya.[roci]
 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Diresmikan Mendag, UPT Metrologi Legal Bengkalis Siap Lakukan Layanan Mandiri

    BENGKALIS – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kabupaten Bengkalis resmi mandiri.

  • Jangan Dianggap Sepele, 5 Kebiasaan Ini Bikin Kamu Jatuh Sakit

    JAKARTA - Tugas kantor yang menumpuk bisa membuat tubuh menjadi lebih lelah dan rentan terkena penyakit. Semakin buruk kebiasaan kamu di tempat kerja yang ta

  • Rambah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Bengkalis, Tim Gabungan Amankan Pecatan TNI

    PEKANBARU - Tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI dan Polri menangkap seorang pecatan TNI bernama Sudigdo alias Digdo atas tudu

  • Sidang Tuntutan Kasus Narkoba 55 Kg dan Ribuan Pil Extasi Ditunda Kembali

    BENGKALIS - Sidang tuntutan kasus kasus 55 kg Sabu dan 46.718 butir Ektasi yang dijadwalkan Kamis 6 Desember 2018, batal digelar.

    Pengadilan

  • KOMENTAR