Gugus Tugas Covid-19 Kepulauan Meranti Raker Bersama Anggota DPRD

Kamis, 09 April 2020 17:25

MERANTI -  Tanggap darurat Corona virus atau Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti lakukan rapat koordinasi (rakor) bersama tim gugus tugas dan baznas yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD, Kamis (9/4/2020) pagi.

Tampak hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Kapolres kepulauan Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, Kepala Dinas Kesehatan Dr Misri Hasanto Mkes, Camat Tebing Tinggi Rayan Pribadi dan anggota fraksi serta komisi DPRD Kepulauan Meranti.

Ketua DPRD Ardiasnyah mengapresiasi terhadap kerja tim gugus tugas covid-19, ia juga menyampaikan Siap untuk memotong dana pokok pikiran (pokir) dialihkan untuk penanganan Covid-19, 

"Sebagai langkah awal dan tahap pertama kami akan alokasikan pokir untuk penanganan Covid-19, kita doakan wabah ini cepat berlalu tentunya kita berharap penarapan social distancing atau kebijakan pencegahan lainya bisa dilakukan secara tegas oleh pihak kepolisian tetapi tetap diimbangi dengan kearifan lokal," ujarnya.

Dikatakan Ardiansyah, pihaknya akan serius lakukan penganggaran untuk penaganan Covid-19 ini, tetapi tentunya diimbangi penanganan yang sesuai SOP, jangan sampai Memandai-mandai dalam penerapan kebijakan tersebut.

"Contohnya saja dana pilkada di KPUD dan Bawaslu yang peruntukan pilkada nanti, kita minta untuk dikembalikan dulu berapa sisa kegunaannya dan di alihkan ke tim gugus tugas sesuai dengan aturan dan regulsi yang tepat," tutup Ardiansyah.

Sementara itu, selaku tim gugus tugas Covid-19 Kepulaun Meranti Dr Misri mengatakan pihaknya sudah menyisir setiap kegiatan jangan sampai ada doble anggaran. "Kami minta anggota DPRD untuk mantau terkait RAB yang telah kami hitung seperti pembelian APD dan alat-alat kesehatan yang telah disusun oleh konsultan," ungkapnya.

Terkait aturan jurnis dan aturan penyelenggaraan jenazah korban Covid-19, Dr Misri mengatakan terhadap korban meninggal tentunya menggunakan petunjuk sesuai dengan arahan kementerian dan WHO. Bahkan, sudah dipersiapkan seperti buku petunjuk pedoman penyelenggaraan.

"Kita terus melakukan pendataan termasuk menggunakan Sytem DBT (Data Basis Terpadu) yang cukup ketat, tetapi masih ada kelemahan sytem tersebut sehingg perlu kerjasama berbagai pihak seperti kecamatan dan desa untuk melakukan croscek kembali warganya dan menyesuaikan dengan data yang ada di posko Covid-19," bebernya.

Sementara itu, Dedi Yuhara Lubis selaku anggota komisi II menambahkan Perlu untuk diantisipasi pelabuhan tikus dipantau.

"Dari hasil kita kemarin turun ke lapangan terlihat beberapa pelabuhan kecil yang dicurigai tempat masyarakat yang keluar masuk daerah tidak terpantau sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan," kata Dedi.

Ditambanya lagi, perlu juga tim gugus tugas memperhatikan kawan-kawan wartawan untuk memenuhi informasi publik agar tidak ada simpang siur terkait data. (*)