Wabup, Kapolres dan Kalaksa BPBD Meranti Ikut Rakornas Karhutla di Istana Negara

Selasa, 06 Februari 2018 20:43

MERANTI - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, didampingi Kapolres Meranti AKBP La Ode Proyek SH, dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Meranti Edy Afrizal SH MH, menghadiri acara rapat koordinasi Nasional (Rakornas), Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2018, di Istana Negara Jakarta. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, Selasa 6 Februari 2018.

Rakornas ini juga dihadiri oleh para Menter terkait, Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia, Pangdam, Kapolda, Kapolres Se-Indonesia, serta Kepala Dinas di wilayah Indonesia yang rawan terjadinya Karrhutla. Untuk Pemkab. Meranti diwakili oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti bersama Kapolres dan Kalaksa BPBD.

Dalam Rakor tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan pada Tahun 2017 yang lalu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya karhutla. Upaya itu meliputi penyampaian informasi, peringatan dan deteksi dini (data hotspot) yang rutin dilaksanakan, patroli terpadu, pengendalian karhutla, serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya karhutla.

Sementara pada daerah yang sempat terjadi Karhutla telah dilakukan upaya pemadaman baik lewat darat maupun udara, dan yang tak kalah penting keterlibatan dari masyarakat dalam hal ini masyarakat peduli api (MPA), yang dibentuk disetiap Kabupaten Kota Se-Indonesia. 

"Mengantisipasi Karhutla telah dilakukan upaya pemadaman melalui darat dan udara termasuk penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdal karhutla) di tingkat tapak dan pemegang konsesi, serta penguatan sarana dan prasaran pengendalian karhutla," ucapnya. 

Di Meranti sendiri seperti dijelaskan Kalaksa BPBD Meranti Drs. Edy Afrizal, sesuai dengan instruksi langsung dari Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, pihaknya telah berupaya melaksanakan semua intruksi Presiden RI Joko Widodo seperti mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api, melakukan sosialisasi bahaya Karlahut di masyarakat maupun sekolah-sekolah, dan jika terjadi kebakaran hebat telah menetapkan status siaga darurat dan langsung berkoordinasi dengan pihak TNI Polri untuk melakukan pemadaman. 

Namun satu hal yang menjadi kendala menurut Kalaksa BPBD Meranti yakni keterbatasan anggaran dan peralatan operasional dilapangan. 

"Untuk melakukan operasi dilapangan anggaran yang kita miliki sangat minim, dan ini menjadi kendala juga, meski begitu dengan anggaran yang minim itu kita tetap mengupayakan yang terbaik dalam penanggulangan Karlahut di Kepulauan Meranti," paparnya.

"Kita harapkan karena wilayah yang sering terjadi Karlahut adalah wilayah hutan yang menurut aturan sekarang sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau hendaknya keterlibatan dan sokongan dana dari Provinsi juga diberikan untuk Meranti, termasuk juga bantuan peralatan baik dari Pusat dan Provinsi," tambah Edi Afrizal.

Diakui Kalaksa BPBD Meranti, saat ini pihaknya sangat membutuhkan sokongan dana dari Provinsi dan Pusat serta peralatan yang memadai, karena untuk menanggulangi Karlahut di Kepulauan Meranti yang note bene sebagian besar merupakan lahan gambut bukan hal yang mudah sementara peralatan yang dimiliki saat ini cukup minim.

"Saat ini kita sangat membutuhkan peralatan pemadam kebakaran seperti mobil pemadam kapasitas besar, mesin-mesin pompa air serta selang yang cukup panjang agar mampu menjangkau sumber api yang jaraknya cukup jauh, dan lagi-lagi bantuan dana yang juga minim," jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Said Hasyim, usai mengikuti acara Rakornas di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo, mengungkapkan, akan membawa pesan pesan Presiden Joko Widodo ke Meranti untuk dikoordinasikan dengan pihak dan dinas terkait.

"Hasil rapat ini akan kita jadikan panduan dan pedoman bersama pihak dan dinas terkait di Kabupaten Meranti dalam upaya mengatasi Karlahut yang mungkin saja terjadi didaerah kita, semoga dengan adanya ini kerja kita akan lebih terarah dan terkoordinasi," jelasnya. 

Pada intinya ditegaskan Wakil Bupati H. Said Hasyim, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Forkopimda, TNI dan Polri akan berushaa keras mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan seraya berharap di tahun 2018 ini Meranti bebas Karlahut dan bencana kabut asap.

"Yang jelas kita akan berusaha dan menjaga daerah kita dari kebakaran hutan dan lahan semoga ditahun 2018 ini Meranti bebas kebakaran hutan dan lahan atau setidaknya dapat menekan Karlahut dibandingkan tahun 2017 lalu karena yang namanya bencana selain disebabkan faktor kelalaian manusia juga karena faktor alam," papar H. Said Hasyim.

Sekedar informasi, dalam Rakor Karlahut di Istana Negara kali ini, juga disampaikan kebehasilan dari Pemerintah dalam menekan angka Kebakaran Hutan dan Lahan, menurut data yang dirilis Kemenrian terkait, pasa tahun 2015 sampai tahun 2017, berdasarkan deteksi satelit NOAA 19 terjadi penurunan hotspot untuk seluruh Indonesia. Jika pada tahun 2015 terdapat 21.929 hotspot, tahun 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, dan tahun 2017 total hanya 2.567 hotspot terdeteksi.

Rencana Pemerintah Pusat di Tahun 2018 ini, akan menyusun sebuah grand design pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan menggunakan metode pendekatan Tapak dan non Tapak. Maksudnya pendekatan Tapak, pemerintah akan memastikan lahan gambut yang menjadi areal kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) seluas lebih kurang dua jutaan hektare tidak terbakar. 

Sedangkan pendekatan non Tapak, pemerintah akan memastikan pemberian insentif ekonomi, penegakan hukum, serta penguatan masyarakat dalam early fire response dapat berjalan efektif.(hms setda/nur)