10 Tahun Lalu, Mendiknas Setuju Hapus UN

Sabtu, 15 November 2014 23:35

JAKARTA, PESISIRONE.com - Kontroversi keberadaan Ujian Nasional (UN) bukanlah hal baru. Namun, 10 tahun yang lalu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) kala itu, yakni Bambang Sudibyo sepakat untuk menghapuskan UN.

Demikian disampaikan oleh Pendiri Sekolah Tanpa Batas Bambang Wisudo saat berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Mantan wartawan sebuah surat kabar terkemuka ibu kota itu menyatakan, 10 tahun yang lalu Bambang Sudibyo setuju untuk meniadakan UN sebagai penentu kelulusan.

"10 tahun lalu ketemu Mendikbud Bambang Sudibyo. Disetujui agar UN dihapus tapi diveto oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu. Saya tahu karena saat itu saya masih jadi wartawan," ujar Bambang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Senayan, Jakarta Selatan.

Menurut Bambang, pelaksanaan UN tidak mendatangkan manfaat bahkan justru menghilangkan keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia. Ibarat menjual pakaian, yang dilihat adalah bagaimana hasil akhir dalam bentuk baju itu laku dijual bukan proses selama pembuatan.

"Padahal kerusakan UN parah dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ukuran hanya nilai padahal proses tidak jujur. Nilai 5,5 dengan 5,7 bedanya apa? Kalau nilai 5 dengan 8 baru kelihatan. Kita ditipu dengan nilai yang tidak signifikan," paparnya.

Dia menjelaskan, yang harusnya distandarisasi bukan nilai tapi pelayanan. Ditambah lagi, acuan yang selama ini digunakan pemerintah untuk pelaksanaan UN adalah sistem testing yang diterapkan di Korea Selatan atau Singapura.

"Kalau di Finlandia ada UN. Tapi hanya di tingkat SMA dan tidak dalam waktu bersaman, serta bukan untuk syarat kelulusan. Kalau tidak lulus bisa diulang karena dalam satu tahun ada tiga kali kesempatan ujian. Beda dengan di Indonesia yang kalau tidak lulus harus langsung ikut ujian kesetaraan," ungkap Bambang.

Oleh karena itu, Bambang meminta agar pemerintah dalam hal ini Mendikbud menghentikan UN sebagai sebuah syarat kelulusan. Sebaiknya, tambah Bambang, pemerintah mulai mengkaji sebuah sistem ujian yang cocok dengan keragaman yang ada di Indonesia.

"Pendidikan kita terlalu cepat menghakimi anak, baik dia pintar atau bodoh. Maka lebih baik UN dihapus dulu. Kalau mau diterapkan di SMA dikaji lagi. Dipikirkan lagi sistem ujian seperti apa agar anak-anak punya kualitas yang sama dan keberagaman dihargai," tutupnya.(ozc/pog)