• Home
  • Pendidikan
  • Larangan Menghina SARA Bukan Hanya Saat Pilkada, Tapi Sampai Kapanpun Tidak Boleh

DISKUSI DEWAN PERS, JAKARTA PUSAT

Larangan Menghina SARA Bukan Hanya Saat Pilkada, Tapi Sampai Kapanpun Tidak Boleh

Jumat, 23 Desember 2016 12:09
BAGIKAN:
Istimewa
Diskusi di Dewan Pers (Kiri Ke Kanan) Rouf Qusairi (moderator), Bambang Sulityo (jurnalis), Ferry Kurnia Rizkiansyah (KPU Pusat), Agus Sudibyo (Mantan Anggota Dewan Pers), Hariqo Wibawa Satria (Komunikonten)

JAKARTA - Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta agar media alternatif digunakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Diskusi bertajuk “Peran Media Alternatif dalam Meredam Isu Sara di Pilkada Serentak 2017”, yang diadakan Social Media for Civic Education (SMCE) di Aula Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis Sore, 22 Desember 2016

“Kami tegaskan agar media alternatif seperti medsos dll tidak digunakan untuk hal-hal yang mengurangi kualitas pilkada serentak seperti memainkan isu SARA, fitnah, dll. Sebab itu akun-akun media sosial Tim Sukses wajib didaftarkan. Prinsipnya, kampanye di medsos sama dengan di darat, sehingga kampanye di medsos tetap mengedepan kampanye dialogis dan pendidikan politik”, jelas Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam rilis yang diterima oleh redaksi, Kamis (23/12).

Sementara itu, Hariqo Wibawa Satria (Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi) menjelaskan enam hal untuk meredam isu sara di pilkada;

Pertama, meredam itu bisa diartikan mencegah potensi ribut, jangan sampai pesta demokrasi jadi pestanya para penghina. Karenanya 153 calon kepala daerah dan tim suksesnya yang akan bersaing di 101 daerah dalam Pilkada serentak 2017 harus jadi teladan bagi masyarakat, utamanya calon kepada daerah.  

Belajarlah dari Pak Jokowi-Pak Jusuf Kalla, Pak Prabowo – Pak Hatta Rajasa saat Pilpres 2014, keduanya tidak menghina SARA. Sehingga sepanas apapun debat di medsos, Pilpres 2014 tetap aman. Bagi saya Pilpres Indonesia 2014 lebih hebat dari Pilpres Amerika 2016, Donal Trump jangan ditiru.

Kedua, Term of use saat seseorang membuat akun media sosial harus diubah dalam format tanya jawab. Contoh pertanyaan; jika kami memberikan akun twitter ini, anda berjanji tidak melakukan fitnah?. Pemerintah harus memaksa pemilik twitter, facebook, Instagram, google untuk “mempersulit” seseorang mendapatkan akun media sosial. Dulu Instagram bebas politik kotor, sekarang dipakai juga.

Ketiga, tolong dingat kembali bahwa pilkada serentak adalah pesta demokrasi yang penuh kegembiraan. Timses harus mampu membuat konten-konten yang menjadikan semua orang tersenyum, tertawa, buatlah parodi, misalnya mengubah “Om Telolet Om”, menjadi “Om Nyoblos Om” atau “Om Jangan Fitnah Om” dan hal-hal kreatif lainnya, pilkada serentak adalah perang kreatifitas dalam membuat konten. Timses juga jangan hanya pidato atau monolog tentang hebatnya kandidatnya di medsos, minta juga saran dan kritik masyarakat tentang calon anda.

Keempat, jangan sampai kita menyebar konten yang menguntungkan calon kita, tapi merugikan kepentingan nasional. jangan sampai kita membuat konten yang menguntungkan calon kita, tapi memecah NKRI. “Larangan menghina SARA, fitnah bukan hanya saat pilkada, tapi sampai kapanpun tidak boleh”, tegas Hariqo Wibawa Satria. Sebab itu literasi digital tidak boleh berhenti dan dikurangi dosisnya.  

Kelima, jangan hanya melarang, namun ajak masyarakat membuat konten internet sehat, adakan lomba-lomba foto, video, dll. Lomba-lomba yang dilakukan Gerakan Pramuka dan Kemendikbud di medsos bisa jadi contoh. Keenam, Saya ingatkan pesan Almarhum Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat menghadiri diskusi Komunikonten di Unv Paramadina sebelum pilkada serentak 2015 lalu, saya masih simpan videonya. Saat itu almarhum Husni Kamil Manik mengatakan, “Kata kuncinya agar pilkada langsung ini sukses adalah integritas, penyelenggara harus berintegritas, pesertanya harus berintegritas, pemilih harus berintegritas. media sosial bisa menghimpun partisipasi, namun juga bisa merusak partisipasi”.

Demikian penjelasan Hariqo Wibawa dalam presentasinya.

Dalam diskusi itu, pengamat media Agus Sudibyo dalam paparannya juga menjelaskan bahwa media sosial seperti Facebook, Google, dll juga harus diingatkan agar tidak meyebarkan konten-konten SARA yang memicu ketegangan di masyarakat.

“Google, Facebook, Yahoo, Twitter, Instagram, dll juga berbisnis, mereka bukan semata media sosial, mereka semakin populer jika link-linknya disebarkan, iklannya bertambah, namun mereka tidak bertanggung jawab terhadap kegaduhan yang terjadi di masyarakat setelahnya. Satu hal lagi, jangan sampai media mainstream menjadi follower media sosial, harus benar-benar dicek akun yang dikutip”, ungkap Agus Sudibyo.

Narasumber lainnya, Bambang Sulistyo (Jurnalis) juga mengingatkan agar pengguna media sosial harus benar-benar hati-hati dalam berpendapat dan menyampaikan informasi di akun media sosialnya.

Di akhir diskusi, Rouf Qusairi dari SMCE mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Dewan Pers dan seluruh peserta yang hadir. “Diskusi seperti ini juga bisa dilakukan di daerah, kita ingin pilkada langsung di semua daerah semakin menguatkan NKRI”, tutup Rouf Qusairi.(ist/pog)

BAGIKAN:
KOMENTAR