Rawan Pungli, Gubernur Riau Minta Dana Komite Sekolah Dihentikan

Jumat, 23 Desember 2016 03:14

PEKANBARU - Banyak wali murid megeluhkan banyaknya pengutipan yang di luar ketentuan yang dilakukan oleh komite sekolah khusus SLTA sederajat. Hal itupun sampai ke telinga Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Arsyadjuliandi berharap agar uang yang dipungut oleh pihak komite sekolah itu untuk dihentikan.

"Saat ini masalah SLTA menjadi tanggungjawan Pemprov Riau. Saya sudah sering mendengar keluhan uang komite itu. Saya minta itu dihentikan karena rawan pungli (pungutan liar)," ucap Andi sebutan akrab Arsyadjuliandi Rachman Kamis (22/12/2016).

Dana yang dikutip dari murid oleh pihak komite bervaritif. Dari Rp200-Rp500 ribu perbulan. Ini tentu memberatkan wali murid. Uang tersebut biasanya diperuntukan membayar gaji guru honor.

Gubernur meyakini, uang yang dikutip dari siswa oleh pihak komite usulan dari sekolah, bukan dari wali murid seperti yang selama ini dihembuskan.

Untuk itu pihak gubernur sudah melakukan kordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan kepolisian untuk membahas masalah pungutan oleh komite sekolah yang dinilai tidak memiliki payung hukum.

"Kalau sudah dinyatakan pungli, namun pihak sekolah tetap melakukannya juga, tanggung sendiri resikonya," imbuhnya.

Terkait anggaran untuk gaji guru honor yang selama ini memakai uang kutipan dari komite, Pemprov Riau akan mengkajinya.

"Kita akan evaluasi kebutuhan guru honor. Jika terlalu banyak, akan dikurangi, karena anggaran dari pemerintah untuk itu terus menurun," bebernya. (red/okz)