Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis 'Prihatin' Guru Madrasah Terima 4 Bulan Gaji

Senin, 11 Juni 2018 01:30

Syofyan: Pemkab Harus Bertanggung Jawab

BENGKALIS - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan, S.PDi mengaku prihatin, mendengar bahwa gaji guru madrasah diberikan hanya 4 bulan terhitung Januari sampai April untuk tahun anggaran 2018.

Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia itupun menegaskan agar pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi terkait tidak diberikan sesuai dengan wacana dari bupati untuk disalurkan 6 bulan terhitung Januari hingga Juni.

"Secara pribadi dan atas nama komisi IV DPRD Bengkalis sangat menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Saya tegaskan, pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan dan keuangan harus bertanggung jawab dan harus memberikan klarifikasi tidak dibayarnya sesuai keinggan bupati tersebut," kata Sofyan, S.PDi, Senin (11/06/2018) di bengkalis.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) inipun mengakui sudah banyak yang mempertanyakan maslah tersebut langsung kepadanya. Ditegaskanya, wajar dan manusiawi, para guru madrasah tersebut merasa dikecewakan dengan kebijakan yang dilakukan tanpa ada kejelasanya.

BERITA TERKAIT:

Ratusan Guru Madrasah di Duri 'Dibohongi'?, Dengan Gaji yang Dibayar Segini...

"Beberapa orang tenaga honor madrasah di bengkalis inipun sudah menelphone kepada saya dan mempertanyakan kebijakan tersebut?. Dan saya tegaskan agar pemkab segera menjelaskanya," tegas Sofyan.

Untuk diketahui, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di media online milik pemkab bengkalis mengatakan akan memberikan bantuan kesejahteraan (honor) para guru madrasah sebanyak enam bulan, terhitung Januari hingga Juni untuk Tahun Anggaran 2018.

Kenyataanya, disaat mendekati hari lebaran ini . Para guru madrasah harus menelan pil pahit dengan menerima 4 bulan gaji terhitung bulan Januarai sampai April. Toh, merekapun merasa dibohongi dengan janji Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan statemen itupun sudah di muat pada media milik pemkab sehingga menjadi konsumsi publik. [And]