Siapa Pelaku Pemalsuan TTD Bupati Bengkalis?

Rabu, 08 Februari 2017 07:54

BENGKALIS -Bupati Bengkalis Amril Mukminin sudah menugaskan pihak-pihak terkait di Pemkab Bengkalis untuk mendalami kemungkinan adanya aparatur, baik itu pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak (honorer) di Pemkab Bengkalis yang terlibat, mengeluarkan persetujuan prinsip palsu untuk pembangunan Kepariwisataan di Pulau Rupat ke PT Bumi Rupat Indah.

Dikatakan Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis Johansyah Syafril, Bupati tidak pernah mengeluarkan apalagi menandatangi izin perinsip dimaksud yang kini beredar luas di media sosial.

"Kemungkinan itu ada. Juga tengah didalami. Kalau memang isi persetujuan prinsip itu sama persis dengan konsep yang diajukan kepada Bupati Bengkalis, jelas ada orang dalam terlibat. Tentu pihak-pihak terkait. Sementara kalau memang konsep itu belum pernah diajukan, jelas itu unsur kesengajaan,"tegas Johan, kemarin.

Johan menjelaskan, menurut identitas surat (nomornya) konsep surat itu diajukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).

"Kalau melihat asal PD yang mengajukannya, kemungkinan besar ada aparatur di Disbudparpora yang sengaja menbocorkan konsep itu keluar. Atau bisa jadi aparatur itu sendiri yang memalsukannya. Hal ini tengah didalami,"ujar dia.

Para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya persetujuan aspal itu, lanjutnya, dapat menempuh jalur hukum.

"Silahkan. Itu penipuan. Bupati Bengkalis kemungkinan besar juga akan melakukan hal sama. Saat ini hal itu tengah dipelajari secara mendalam oleh berbagai pihak terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk menentukan langkah-langkah yuridis,"pungkas Johan.(B. One)