BENGKALIS​ONE, BOC -Untuk singkronisasi dan mempertajam Pengarustamaan Gender (PUG) kepada perangkat perencanaan SKPD, Akademisi, Lembaga dan Organisasi swadaya masyarakat atau LSM. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Bengkalis kembali melakaksanakan Bimbingan Training Of Trainer Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (TOT-PPRG) Tahun 2014.

Kegiatan yang berlangsung di Ball Room Hotel Furaya-Pekanbaru tersebut dikuti sekitar 20 peserta. Pada pelaksanaan TOT-PPRG ini, BPP-KB menghadirkan tiga narasumber sekaligus diantaranya perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Wahyu Widayat, Rinusu dari Lembaga Primacon Cipta Mandiri Jakarta, dan Risdawati dari Pusat Study Wanita Universitas Riau (UR).

Bimbingan TOT-PPRG Tahun 2014 dilaksanakan dari tanggal 12-14 Agustus ini merupakan program lanjutan yang melahirkan rekomendasi hasil pelatihan PPRG bagi SKPD Kabupaten Bengkalis.

Kepala BPP-KB Kabupaten Bengkalis Drs. H. Mustafa, MM didampingi Kepala Bidang (Kabid) Organisasi Perempuan dan Peran Serta Masyarakat Hj. Rahmi, Senin (18/8) kemarin mengutarakan, rangkaian PUG ini sejak Tahun 2013 lalu menjadi strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan.

“Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki,”katanya.

Ia juga menjabarkan beberapa hal yang disampaikan pemateri. Terdapat kesamaan persepsi, dari PPRG. Sebagai kebijakan PPRG ini merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek meliputi, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

Menurutnya lagi, dari kegiatan PPRG dapat direkomendasikan 10 hal yang sangat penting. Tentunya tidak terlepas dari peran SKPD terkait untuk kemajuan pembangunan di daerah. Dari rekomendasi itu, nantinya akan disampaikan ke Bappeda dan Dinas Sosial (Dinsos), serta Akademisi yang ada di Bengkalis.

Sebelumnya, pada pelaksanaan kegiatan di Hotel Furaya, Selasa 12 Agutus 2014 lalu. Narasumber dari Lembaga Primacon Cipta Mandiri Rinusu, SE, ME sempat mengupas materinya dengan judul Managemen Berbasis Kinerja (MBK). Keterkaitan MBK dengan perencanaan serta penganggaran sangat erat.

Mulai dari perencanaan penyusunan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD, dan Renja-SKPD masuk ke wilayah perencanaan. Kemudian pada penganggaran berada diwilayah KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan APBD.

“MKB, perencanaan dan penganggaran merupakan manajemen berbasis kinerja yang harus diterapkan dalam semua siklus pengelolaan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi,”papar Rinusu dalam materinya.(Gus)