DPRD Siak Ancam Buat Gerakan Riau Merdeka, Jika..?

Rabu, 17 Mei 2017 20:48
BAGIKAN:
RIAUONLINE
SIAK - Dana Kurang Bayar DBH tahun 2015 serta Penundaan Kekurangan Bayar DBH 2016 mengakibatkan roda pemerintahan di Kabupaten Siak terhambat dan berujung pada roda perekonomian yang semakin melemah.
 
DPRD Kabupaten Siak meminta penjelasan mengenai dana kurang bayar dan tunda bayar kepada Kementerian Keuangan pusat. Kedatangan Anggota DPRD Siak itu langsung diterima oleh Kabid Perencanaan DBH Dirjen Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan RI, Tohjaya dan Sitorus.
 
Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan yang alot antara Anggota DPRD Siak dan kementerian. Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua dan Ketua Pansus LKPJ, Ismail Amir, beserta anggota Pansus secara langsung mempertanyakan kepastian jumlah dana kurang bayar 2015 yang berjumlah Rp 45 miliar dan Rp 110 miliar tahun 2016.
 
"Sementara dana lebih bayar sebesar Rp 74 miliar langsung dipotong pemerintah pusat. Tapi untuk dana yang kurang salur 2015 dan kurang bayar 2016 tidak ada kejelasan kapan akan di bayar," kata Indra dalam pertemuan itu.
 
Indra mengaku bahwa pihaknya telah mempertanyakan dana kurang bayar dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, jawaban yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tidak memuaskan anggota DPRD Siak.
 
Sementara itu Ketua LKPJ tahun 2016 Ismail mengatakan sebelumnya, pihaknya telah mendatangi kantor kementerian pusat untuk mendesak agar dana kurang bayar tahun 2015 dan 2016 segera dibayar ke daerah.
 
"Saat kami bertemu dengan pegawai perkantoran kementerian pusat mereka tidak bisa menjelaskan, malah mereka sempat lari dua kali, karena kami dari anggota DPRD Siak sempat emosi," jelas Ismail.
 
Sebab itu, anggota DPRD akan melakukan unjuk rasa di kantor kementerian keuangan pusat jika dana daerah tidak juga dikirim ke daerah, khususnya untuk Kabupaten Siak.
 
"Saat ini para PNS, honor dan kami dari anggota DPRD juga tidak gaji- gajian, akibat ulah pusat ini," ujarnya.
 
"Dan kita juga mengancam, jika daerah penghasil minyak tidak dipedulikan oleh pusat, maka kita dari Riau akan mengancam buat gerakan Riau merdeka dan jika perlu kami lebih baik bergabung dengan negara jiran malaysia dari pada ke sini," tegasnya.
 
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat bisa membantu Riau, karena selama ini dana Riau ini sudah cukup banyak untuk membangun negara. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah pusat membantu di saat Riau kesulitan.
 
"Dan kami mendukung Presedin melakukan pembangunan, tapi lihat kantong kita, ada dana tidak, kalau dana daerah yang di kuras, sama saja membunuh daerah," ujarnya.(roc)
 
BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Dampingi Komandan Korem 031/WB, Bustami HY Ikut Salurkan Bantuan Sembako

    BENGKALIS - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bengkalis, Bustami HY, mendampingi Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Lizardo Gumay dan Kapolres AKBP Hendra

  • Sambut Hari Bayangkara ke 74, Polsek Bengkalis Bersihkan Tempat Ibadah

    BENGKALIS - Menyambut Hari HUT Bayangkar ke 74 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2020, Kepolisian Sektor Bengkalis, Polres Bengkalis megisi kegiatan dengan meng

  • Tim Gugus Covid 19 Terus Sosialisai Protap Kesehatan

    BENGKALIS - Personel Koramil 01/Bengkalis, bersama anggota Polsek Bengkalis melaksanakan giat aturan tentang penerapan pendisiplinan protokol kesehatan kepad

  • Personel Koramil 01/Bengkalis Sosialisasi Protap Kesehatan Kepada Warga dan Pedagang di Taman Andam Dewi dan Capcin

    BENGKALIS - Patroli bersama dan himbauan kepada masyarakat tentang aturan penerapan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan jajara

  • KOMENTAR