- Home
- Politik & Pemerintahan
- Disdukcapil Dumai Hentikan Pembuatan E-KTP
Disdukcapil Dumai Hentikan Pembuatan E-KTP
Selasa, 02 Desember 2014 20:29
BAGIKAN:
DUMAI - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dumai, Suardi menegaskan tidak akan melayani pembuatan E-KTP. Namun, pihaknya hanya akan melayani masyarakat yang sudah terdaftar sesuai data sebelumnya.
"Kita hanya melayani masyarakat yang memiliki data yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan kita tidak akan layani pembuatan E-KTP tersebut," kata Suardi menambahkan itu Upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan pemberhentian program E-KTP.
Hingga saat ini, lanjut Suardi. Didukcapil Dumai menunggu keputusan dan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri.
Akan tetapi, bagi masyarakat yang melakukan pengurusan atau pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran diberikan kemudahan tanpa dipunguti biaya apapun sebagimanan telah tertuang berdasarkan peraturan pemerintah.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, semua itu dibiayai anggaran negara. Artinya, gratis dan tidak ada pungutan," tegasnya.
Suardi juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada dirinya jika ditemukan adanya pungutan dalam pengurusan diinstansinya. "Apabila ada anggota atau karyawan yang meminta biaya, lansung laporkan kepada saya. Dan akan saya tindak lanjuti," tegas Suardi mengimbau.
Untuk diketahui, berdasarkan peraturan Pemerintah. Mereka yang melakukan pemungutan dikenakan hukuman penjara minimal 6 tahun atau denda sebesar Rp-60.000.000,.(muj/doc)
"Kita hanya melayani masyarakat yang memiliki data yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan kita tidak akan layani pembuatan E-KTP tersebut," kata Suardi menambahkan itu Upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan pemberhentian program E-KTP.
Hingga saat ini, lanjut Suardi. Didukcapil Dumai menunggu keputusan dan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri.
Akan tetapi, bagi masyarakat yang melakukan pengurusan atau pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran diberikan kemudahan tanpa dipunguti biaya apapun sebagimanan telah tertuang berdasarkan peraturan pemerintah.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, semua itu dibiayai anggaran negara. Artinya, gratis dan tidak ada pungutan," tegasnya.
Suardi juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada dirinya jika ditemukan adanya pungutan dalam pengurusan diinstansinya. "Apabila ada anggota atau karyawan yang meminta biaya, lansung laporkan kepada saya. Dan akan saya tindak lanjuti," tegas Suardi mengimbau.
Untuk diketahui, berdasarkan peraturan Pemerintah. Mereka yang melakukan pemungutan dikenakan hukuman penjara minimal 6 tahun atau denda sebesar Rp-60.000.000,.(muj/doc)
BAGIKAN:
KOMENTAR
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
