BENGKALISONE, BOC -Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Presiden Terpilih) dalam penenempatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan cara lelang jabatan bisa dijadikan contoh daerah lain, termasuk Kabupaten Bengkalis. 

Lewat kebijakan seperti itu, struktur di pemerintah diharapkan berjalan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan berdasarkan profesionalitas the right man in the right place, bukan berlandaskan suka dan tidak suka atau dekat dan tidak dekat dengan kepala daerah

"Kita percaya, apa yang dilakukan Jokowi saat melakukan lelang jabatan sangat bagus, kususnya untuk camat dan lurah, itu sudah saatnya ditiru Pemkab Bengkalis, Karena struktur di pemerintahannya bisa sesuai dengan kompetensi PNS," ujar salah seorang tokoh masyarakat Sungai Pakning Zulfan Mahenra, ST.M.Si, Selasa (19/8)

Menurut Zulfan saat ini tidak sedikit PNS yang memliki potensi memadai, tapi tidak terakomodasi dengan baik, lantaran sistem penetapan jabatan lebih mengedepankan kedekatan kepada penguasa, baik untuk posisi camat maupun lurah

"Banyak dari kalangan PNS yang pada dasarnya lebih layak menjabat Camat atau lurah. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya karena tidak dekat dengan pemimpinya, sedangkan sebaliknya beberapa yang semestinya belum layak menjadi camat dan lurah, ditunjuk hanya karena dekat dengan Kepala Daerah," papar alumni Pasca Sarjana UIR Pekanbaru ini

Terpisah Ketua Aliansi Masyarakat Bukit Batu - Siak Kecil (AMBUS), Syaiful Bahriandi, tradisi yang sudah lama terjadi di Bengkalis dimana Camat dan Lurah ditunjuk hanya atas dasar kedekatan dengan penguasa, berpengaruh pada setiap pemilukada, tak terkecuali Kabupaten Bengkalis yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut pada tahun 2015 mendatang. 

Menurut Syaiful tak menutup kemungkinan PNS ada yang tidak netral, bahkan dengan skala masif, karena memihak kepada calon tertentu yang menjanjikan jabatan.

Sebenarnya kecenderungan maupun potensi semacam itu tidak boleh terjadi, mengingat yang namanya jabatan akan datang apabila yang menginginkannya mampu menjalankan dengan baik. 

"Sebagai PNS harus taat aturan. Jangan tidak netral atau main politik praktis hanya untuk mengejar jabatan, solusinya Pemkab harus berani mengadopsi ide Jokowi dengan melakukan lelang jabatan untuk Camat dan Lurah maupun kepala SKPD lainnya" tukas Syaiful mengakhiri.(WIN)