Netralitas ASN dan Kades pada Pilgubri 2018

Selasa, 09 Januari 2018 07:32
BAGIKAN:
ilustrasi

BENGKALIS – Bupati Amril Mukminin, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin, 8 Januari, 2018, mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, harus bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018.

“Begitu juga dengan para Kepala Desa (Kades). Sama seperti ASN, juga tidak boleh berpihak, terlibat langsung dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Baik untuk ASN maupun Kades, aturannya sudah jelas. Patuhi, jangan dilanggar. Bagi yang tak mengindahkannya, tentu ada sanksinya,” tegas Bupati Amril.

Regulasi larangan untuk ASN/PNS dimaksud, imbuh Bupati Amril, diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Aturan lain yang melarang PNS ikut serta terlibat dalam Kampanye Pilkada/Pemilu, tercantum dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin. Bentuk tergantung pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Kades, selain UU Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya diatur dalam Pasal 51 huruf j UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

“Dalam Pasal 51 huruf j tersebut, dijelaskan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Begitu pula dalam,” terang mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini.

Bupati Amril mengatakan, sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membuat Surat Edaran (SE) tentang netralitas ASN/PNS dan Kades di daerah ini pada Pilgubri 2018.

”Sebagai pelayan masyarakat mereka (ASN/PNS maupun Kades), harus netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Termasuk dalam Pilgubri 2018. Kita sudah tugaskan Kepala BKPP dan Kepala DPMD membuat SE untuk itu,” tegasnya lagi.

Di bagian lain, dia mengingatkan seluruh warganya yang memiliki hak pilih, untuk menggunakan hak suara tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pencoblosan.[rs/disk]

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Ikut Fun Bike Tour De Sawah, Syamsuar: Ini Ajang Kemajuan Perekonomian

    SIAK - Launching Agrowisata Tour De sawah di desa Kemuning muda Kecamatan Bunga raya, hari ini dilepas langsung oleh Bupati siak Drs.H.syamsuar, MSi, di ikut

  • Ini Arahan Bawaslu kepada ASN Jelang Pilgubri

    PEKANBARU - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau, mempertanyakan beberapa hal terkait indikasi pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh ASN selama masa Pemili

  • Menindak Lanjuti Himbauan Bupati, DPMD Bengkalis Tandatangani Fakta Integritas

    BENGKALIS – Seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Kamis 18 Januari 2018 melakukan penandatangan Pakta Integritas da

  • Pecat!.. Ini Alasan DLH Bengkalis Rumahkan THL Kebersihan?

    BENGKALIS - Sedikitnya dari Tahun 2017, 6 orang tenaga harian lepas (THL) kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas di Kecamatan Mandau, Kabupaten B

  • KOMENTAR