Netralitas ASN dan Kades pada Pilgubri 2018

Selasa, 09 Januari 2018 07:32
BAGIKAN:
ilustrasi

BENGKALIS – Bupati Amril Mukminin, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin, 8 Januari, 2018, mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, harus bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018.

“Begitu juga dengan para Kepala Desa (Kades). Sama seperti ASN, juga tidak boleh berpihak, terlibat langsung dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Baik untuk ASN maupun Kades, aturannya sudah jelas. Patuhi, jangan dilanggar. Bagi yang tak mengindahkannya, tentu ada sanksinya,” tegas Bupati Amril.

Regulasi larangan untuk ASN/PNS dimaksud, imbuh Bupati Amril, diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Aturan lain yang melarang PNS ikut serta terlibat dalam Kampanye Pilkada/Pemilu, tercantum dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin. Bentuk tergantung pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Kades, selain UU Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya diatur dalam Pasal 51 huruf j UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

“Dalam Pasal 51 huruf j tersebut, dijelaskan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Begitu pula dalam,” terang mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini.

Bupati Amril mengatakan, sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membuat Surat Edaran (SE) tentang netralitas ASN/PNS dan Kades di daerah ini pada Pilgubri 2018.

”Sebagai pelayan masyarakat mereka (ASN/PNS maupun Kades), harus netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Termasuk dalam Pilgubri 2018. Kita sudah tugaskan Kepala BKPP dan Kepala DPMD membuat SE untuk itu,” tegasnya lagi.

Di bagian lain, dia mengingatkan seluruh warganya yang memiliki hak pilih, untuk menggunakan hak suara tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pencoblosan.[rs/disk]

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Beredar Kabar! KPK Panggil Oknum DPRD Bengkalis Terkait Kasus Ini..

    BENGKALIS - Beredar kabar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis

  • Libur Lebaran - Waspadai Kampanye Hitam Menjelang 11 Hari Pilkada Serentak 2018

    BENGKALISONE - 11 Hari lagi atau pada 27 Juni 2018 nanti, pilkada serentak akan dilaksanakan di 171 daerah. Inilah Pilkada serentak terbesar dalam sejarah In

  • Intip Kunjungan Bupati Amril saat Menghadiri Open House di Kediaman Plt Gubri

    PEKANBARU – Bupati Bengkalis Amril Mukminin menghadiri open house hari kedua lebaran Idul Fitri 1439 H/2018 dikediaman Plt Gubernur Riau, Sabtu (16/06/

  • Bersama Warga Bengkalis, Bupati Amril Gelar Open House di Wisma Sri Mahkota

    BENGKALIS – Sempena Idul Fitri 1439 H dan guna meningkatkan silaturahim dengan warganya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin,  melaksanakan Open House

  • KOMENTAR