PPP Bengkalis Target 5 Kursi di Legislatif

Sabtu, 21 Juli 2018 02:19
BAGIKAN:
Sekretaris PPP Kabupaten Bengkalis, firman

BENGKALIS - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis menargetkan 5 kursi di Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkalis, Safrana Fijar ST melalui Sekretaris, firman kepada media ini, Juma'at (20/07/2018) petang.

Menurut Firman, target 5 kursi yang akan dicapai itu dinilai dari kemampuan dan kualitas Bacaleg yang diusung.

"Tidak muluk-muluk, bekerja bersama rakyat Partai PPP Kabupaten Bengkalis bisa meraih 5 kursi di DPRD Bengkalis," kata firman.

BACA JUGA:

Selamatkan Partai, Syamsuddin Dipercaya Komandoi DPC Gerindra Kabupaten Bengkalis

Firman: Besok, PPP Bengkalis Daftar Bacaleg ke KPU

Dewi Anggraini: Di Partai Berkaya Berkesempatan Lebih Berkarya Lagi

Firman yang juga Anggota DPRD Bengkalis ini menambahkan bahwa capaian target 5 kursi di DPRD dapat diraih juga dikarenakan Partai berlambang Ka'bah ini sudah cukup dikenal di Negeri Junjungan ini.

"Para caleg, pengurus serta kader PPP Bengkalis akan bekerja keras, Insya Allah tercapai target tersebut," Optimis Firman juga caleg no 1 maju di dapil 1 (Bengkalis-Bantan). [And]     

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Korem 031/WB Cek Fisik dan Administrasi Kendaraan Dinas

    PEKANBARU - Sebagai salah satu langkah penertiban dalam berlalu lintas, Rabu, (15/08/2018), Korem 031/WB melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dinas

  • Peduli Gempa Lombok, MTs Miftahul Huda Galang Dana

    PINGGIR - Bentuk kepedulian terhadap gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), Lombok, MTs Miftahul Huda, Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis,

  • Wakili Presiden Jokowi, Gubernur Jatim Buka Pertemuan 4100 Pembina Pramuka di Desa Lebakharjo Malang

    MALANG - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo membuka Karang Pamitran Nasional 2018 di Lapangan Desa Lebakharjo, Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sela

  • MenPAN-RB Mundur, Begini Nasib Penerimaan PNS Baru

    JAKARTA - Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mudzakir mengatakan, mundurnya

  • KOMENTAR