Hal itu dikatakan Sekretaris Partai Hanura Kepulauan Meranti, Sudarto. Ia mengungkapkan, pada penyelenggaraan pileg kemarin banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa transaksi politik atau politik uang yang dilakukan oleh oknum caleg. 

"Ini akan merusak iklim demokrasi di Negeri. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi tanpa adanya upaya, tentu akan menyulitkan kita menemukan wakil rakyat yang mampu bekerja secara profesional,” ungkap Sudarto, baru-baru ini di Sekretariat KONI jalan Banglas Selatpanjang. 

Selain pelanggaran politik uang, Sudarto menyebutkan masih banyak pelanggaran lainnya yang dilakukan sejumlah caleg yakni berupa pelanggaran administrasi. "Untuk pelanggaran politik uang sendiri sangat sulit dilakukan penindakannya karena takutnya sejumlah saksi memberikan kesaksian di persidangan," jelasnya. 

Berdasarkan surat nomor B.288/01-13/02/2014 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad, serta disampaikan langsung kepada masing-masing pimpinan partai politik (parpol) peserta pemilu 2014  dan ditembuskan ke Presiden Repulik Indonesia, Ketua DPR RI, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP seharusnya Panwas setiap daerah harus ketat mengawasi pelaksanaan pileg 9 April lalu. 

"Seharusnya, surat dari KPK tersebut bisa dijadikan acuan bagi Panwaslu daerah untuk mewujudkan pemilihan legilatif yang jujur dan adil (Jurdil) di wilayah kepulauan Meranti. Dengan begitu iklim demokrasi di bumi Meranti ini akan terjaga dengan baik, sehingga kedepannya akan terpilihlah wakil-waakil rakyat yang juga peduli dengan rakyat, bukan karena adanya embel-embel money Politik,” ujar Sudarto. 

Oleh karena itu, ia meminta kepada panwaslu kedepannya agar pro aktif dalam mengawasi pesta demokrasi mengingat sebentar lagi masyarakat akan dihadapi pada Pemilihan Presiden (Pilpres). (fan)