RTRW Batal Disahkan, Gubri: Bolanya Ada Pada Pansus

Selasa, 12 September 2017 20:01
BAGIKAN:
Arsyadjuliandi
PEKANBARU- Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, tidak mau berpolemik terkait batalnya pengesahan Ranperda RTRW Riau di DPRD, Senin kemarin. Dan ia tidak ingin berandai-andai penundaan tersebut ada kaitannya dengan politik.

"Jangan berandai-andai, semuanyakan itu RTRW ada di Pansus. Yah kita tunggu Pansus hasilnya bagaimana. Dan ini kebutuhan bukan kebutuhan pribadi atau kebutuhan gubernur Riau, tapi kebutuhan masyarakat Riau, kebutuhan nasional, itu yang harus dipikirkan," tegas Gubri, Selasa (12/9/2017).

Menurut Gubri, untuk percepatan pengesahan RTRW Riau, 'bolanya' ada pada Pansus. Jika lambat disahkan oleh Pansus dan DPRD Riau maka akan semakin lambat Riau memiliki RTRW, dan dapat menghambat pembangunan yang ada di Riau. Ia mengatakan Pemprov Riau sendiri kembali menunggu jadwal dari DPRD.

"Semuanya tegantung Pansus, bolanya ada di Pansus. Pansus itukan ada pimpinannya, ada anggotanya, semua ada di Pansus," tegas Gubri lagi.

Sementara itu, terkait dengan adanya indikasi pemutihan terhadap lahan perusahaan-perusahan besar yang sudah membuka lahan di wilayah Riau gubernur dengan tegas mengatakan, pihaknya tidak ada wewenang memutihkan area perusahaan yang tidak masuk adalam RTRW Riau.

"Apa pula kewenangan pemprov, kalau ada kewenangan pemprov memutihkan, memerahkan, tidak perlu ada pansus, tidak perlu ada apa-apa. Kita langsung merah putihkan saja," kata Gubri.

Untuk diketahui, Paripurna pengesahan RTRW batal digelar. Penyebabnya, kehadiran anggota dewan tidak kuorum. Sekitar 11.45 WIB pada Senin lalu, dan wakil ketua DPRD Riau, Sunaryo, yang memimpin sidang mengumumkan bahwa sidang paripurna dibatalkan.

Rapat Paripurna tersebur juga dihadiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, dan sejumlah kepala Dinas, biro dan badan, dilingkungan Pemprov Riau.(cakaplah)
BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Kejati Terbitkan Dua Sprindik Baru Dugaan Korupsi di Bapenda Riau dan Rohil

    PEKANBARU - Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus dugaan korupsi di Badan Pend

  • Kapolres Sebut Dalami 4 Orang Petugas Jaga Lapas IIA Bengkalis

    BENGKALIS - Kepolisian Resort Polres, Kabupaten Bengkalis terus melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang petugas jaga Lapas IIA Bengkalis terkait nara pidana y

  • Agar Tuntutan Eri Jack Tidak Hukuman Mati, Tati Tertipu 'Setor' Rp 200 juta

    BENGKALIS - 'Sudah jatuh tertimpa tangga' Nasib apes inilah yang diterima Tati, Istri Heri Kusnadi alias Eri Jeck terdakwa atas kepemilikan narkoba s

  • Dewan Kebut Pengesahan RAPBD TA 2018 Akhir Bulan Ini

    BENGKALIS - Deadline dari Pemerintah Pusat batas waktu  pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) seluruh Indonesia harus tuntas a

  • KOMENTAR